Aliansi Nelayan Natuna Kembali Tolak Kapal Cantrang

    Antara - 26 April 2021 13:17 WIB
    Aliansi Nelayan Natuna Kembali Tolak Kapal Cantrang
    Nelayan. Foto : Medcom.



    Natuna: Aliansi Nelayan Kabupaten Natuna, Kepri, kembali menolak kapal nelayan cantrang berkapasitas di atas 30 GT beroperasi di bawah 12 mil laut karena dikhawatirkan dapat memicu kehancuran sumber daya ikan.

    Ketua Aliansi Nelayan Kabupaten Natuna Herman menyampaikan kapal-kapal yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia itu makin giat beroperasi di perairan setempat, sejak revisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), cantrang boleh beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan (WPP) 711 laut Natuna Utara.

     



    Padahal, kata dia, masih ada sepuluh WPP lagi yang juga potensial untuk operasional cantrang. Pihaknya mempertanyakan kenapa cantrang hanya menyasar WPP 711 laut Natuna Utara.

    "Mungkin sudah dipetakan bahwa hanya WPP 711 yang paling lemah menolak dan melakukan perlawanan terhadap cantrang," kata Herman kepada Antara, Minggu, 26 April 2021.

    Herman menegaskan bahwa Pemerintah Pusat jangan pernah berpikir untuk mengadakan kapal cantrang, dengan harapan nelayan Natuna ikut serta menggunakannya.

    Cantrang diyakini akan menjaring seluruh ikan, dari ukuran besar sampai yang masih sangat kecil. Apabila penggunaan cantrang tidak dibatasi, maka kekayaan laut khususnya di Natuna bisa hilang.

    "Kalau kami ikut-ikutan pakai cantrang, itu sama saja merusak ekosistem laut Natuna," imbuhnya.

    Menurutnya jika cantrang ini tetap dibiarkan beroperasional, maka tiga sampai lima tahun ke depan laut Natuna akan terjadi overfishing atau penangkapan ikan berlebih.

    Penangkapan ikan berlebih adalah salah satu bentuk eksploitasi berlebihan terhadap populasi ikan hingga mencapai tingkat yang membahayakan.

    "Bagaimana nasib nelayan Natuna dan anak cucu mereka di masa depan, kalau hari ini semua hasil laut dijarah dengan alat tangkap cantrang," ujar Herman.

    Herman menilai pengoperasian cantrang tersebut hanya akan menguntungkan segelintir orang, namun tidak berdampak positif bagi nelayan Natuna.

    Iming-iming akan ada retribusi dan keterlibatan bisnis untuk daerah, lanjut dia, adalah jargon semata yang tidak pernah terlaksana.

    Oleh karena itu pihaknya mengharapkan Bupati-Wakil Bupati Natuna terpilih Wan Siswandi dan bapak Rodhial Huda, DPRD, nelayan, dan semua komponen masyarakat harus bersatu menolak cantrang.

    "Coba Bupati-Wakil Bupati Natuna studi banding ke Pantai Utara Pulau Jawa. Jumpai nelayan-nelayan kecil di sana, tanyakan kesengsaraan mereka akibat dampak alat tangkap cantrang ini," tutur Herman.

    Lebih lanjut, ia mengutarakan menolak cantrang dari laut Natuna bukan hal mustahil. Aliansi Nelayan Natuna pernah beberapa kali membuat gerakan kecil menolak cantrang dan langsung direspon Pemerintah Pusat melalui KKP dan pelaku cantrang. Dampaknya, muncul kesepakatan 30 mil untuk zonasi cantrang.

    "Tapi yang kita perjuangkan tetap tolak cantrang di laut Natuna," sebut Herman.

    Herman mengakui selama ini memang hanya segelintir nelayan yang konsisten melakukan perlawanan menolak cantrang. Sebagian nelayan lain justru mendukung.

    Hal ini, menurut dia, berbanding terbalik dengan WPP lain yang kompak menolak dan menangkap kapal-kapal cantrang yang mencoba masuk ke wilayah mereka.

    "Saya yakin kalau semua sepakat menolak, pasti KKP akan memperhitungkan lagi keberadaan cantrang di WPP 711. Sebab, anggapan KKP sejauh ini hanya segelintir pihak yang menolak cantrang," pungkas Herman.


    (SAW)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id