Pemerintah Diminta Pertimbangkan Pandemi Sebelum Menaikkan Cukai Rokok

    Eko Nordiansyah - 25 Oktober 2020 18:59 WIB
    Pemerintah Diminta Pertimbangkan Pandemi Sebelum Menaikkan Cukai Rokok
    Ilustrasi industri rokok. Foto: Antara/Seno
    Jakarta: Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) menilai Industri Hasil Tembakau (IHT) termasuk salah satu yang terpukul dan menderita akibat wabah covid-19. Untuk itu, pemerintah perlu mempertimbangkan kondisi saat ini sebelum menaikan cukai rokok tahun depan.

    Saat ini beredar kabar mengenai rencana kenaikan cukai hasil tembakau (CHT) sebesar 17 persen tahun depan. Ketua umum Perkumpulan GAPPRI Henry Najoan berharap informasi tersebut tidak benar. Menurutnya kabar yang beredar sebaiknya disikapi dengan hati-hati sehingga tidak menimbulkan kegaduhan.

    "Seharusnya pemerintah melindungi IHT dengan cara tidak menaikan cukai rokok alias status quo pada 2021. Sebaliknya, jika pemerintah menaikkan cukai rokok hanya akan menambah beban industri nasional," kata Henry dalam keterangan resmi, Minggu, 25 Oktober 2020.

    Menurut Henry, pemerintah saat ini tengah fokus melakukan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat pandemi covid-19. Apabila tidak menaikkan cukai rokok, maka pemerintah memang serius dan berkomitmen menyelamatkan ratusan ribu hingga jutaan tenaga kerja di sektor industri rokok dan perkebunan tembakau.

    "Oleh karena itu, perkumpulan GAPPRI meminta pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan agar jangan membuat regulasi yang melemahkan kelangsungan industri hasil tembakau nasional. Perkumpulan GAPPRI juga berharap pada 2021 tidak ada kenaikan tarif cukai, tetap mempertahankan jumlah layer industri tetap 10 layer dan juga mempertahankan Harga Jual Eceran (HJE)," ungkap dia.

    Perkumpulan GAPPRI yang merupakan konfederasi IHT jenis produk khas tembakau Indonesia, yaitu kretek, beranggotakan pabrikan golongan I, golongan II, dan golongan III yang menguasai market share dalam negeri sebesar 70 persen itu mengkhawatirkan masa depan IHT nasional apabila isu kenaikan cukai sebesar 17 persen terwujud di tengah pertumbuhan ekonomi yang minus saat ini.

    "Sebab, pemerintah dalam melakukan optimalisasi penerimaan melalui kenaikan tarif cukai ke depan harus mempertimbangkan indikator ekonomi, meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi serta kondisi daya saing," ujar Henry.

    Henry meyakini Presiden Joko Widodo secara bijak akan mempertimbangkan masukan Perkumpulan GAPPRI demi kelangsungan usaha IHT, mengingat IHT sebagai bagian dari anak bangsa yang saat ini mengalami kondisi sulitnya ekonomi di tengah pandemi covid-19, terus berupaya menjaga kelangsungan nadi dan pembangunan dari cukai dan pajak IHT yang cukup signifikan.

    "Juga terjaganya penciptaan nilai tambah dan lapangan kerja dalam negeri, nafkah bagi petani dan pekerja perkebunan tembakau dan cengkeh serta pemiliknya dan pekerja distribusi sampai pedagang kaki lima serta terjaga berbagai kegiatan di sepanjang rantai pasok IHT," pungkasnya.

    (DEV)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id