Menteri Trenggono: Penyelundupan Benur Rugikan Negara

    Suci Sedya Utami - 24 Mei 2021 18:55 WIB
    Menteri Trenggono: Penyelundupan Benur Rugikan Negara
    Menteri KKP Wahyu Sakti Trenggono. Foto: Dok. KKP



    Jakarta: Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan praktik penyelundupan benih bening lobster (BBL) atau benur merugikan negara baik dari sisi ekonomi maupun keberlanjutan sumber daya.

    Menurut Trenggono, apabila praktik ini terus berlanjut, akan mengancam usaha budi daya lobster yang saat ini sedang dikembangkan oleh KKP. Hal tersebut ia sampaikan saat memberikan arahan strategis kepada jajaran anggota Satgas 115.

     



    "Benur yang ada di perairan Indonesia, harus sepenuhnya untuk mendukung pengembangan budi daya lobster dalam negeri. Apalagi budi daya lobster termasuk dalam implementasi program prioritas KKP hingga 2024 nanti, sehingga keberadaan benur sangat dibutuhkan oleh pembudidaya di Indonesia," ujar Trenggono saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Satgas 115 di Jakarta, Senin, 24 Mei 2021.

    Oleh karenanya, ia meminta upaya pemberantasan penyelundupan benur dan penguatan sinergi pemberantasan illegal fishing mesti ditingkatkan dalam rangka mengawal ekonomi biru di sektor kelautan dan perikanan.

    "Terkait kebijakan pelarangan ekspor Benih Bening Lobster (BBL), saat ini banyak penyelundupan, sehingga diperlukan upaya pencegahan melalui pembentukan jaringan terkoordinasi terutama pada titik-titik rawan," kata dia.

    Trenggono juga menginstruksikan agar keberadaan Satgas 115 dapat memperkuat upaya pemberantasan illegal fishing yang dilakukan oleh pemerintah.

    “Satgas ini sebagai wadah koordinasi antar aparat penegak hukum di laut dan mendorong percepatan penyelesaian tindak pidana perikanan," tutur Trenggono.

    Ia juga menekankan bahwa pemberantasan illegal fishing ini merupakan komponen penting dalam rangka mendorong ekonomi biru di sektor kelautan dan perikanan.

    "Pembangunan kelautan dan perikanan menuju ekonomi biru harus dikawal," jelas Trenggono.

    Sebanyak 92 kapal telah ditindak selama 2021, yang terdiri dari 70 kapal ikan Indonesia yang melanggar ketentuan dan 22 kapal ikan asing yang mencuri ikan (enam kapal berbendera Malaysia dan 16 kapal berbendera Vietnam). KKP juga menunjukkan komitmennya untuk menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan dengan menangkap 55 pelaku penangkapan ikan dengan cara yang merusak (destructive fishing).
     

    (DEV)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id