Pemkab Halmahera Tengah dan Sulut Kerja Sama bidang Perikanan

    Antara - 16 Juni 2021 14:00 WIB
    Pemkab Halmahera Tengah dan Sulut Kerja Sama bidang Perikanan
    Perikanan. Foto : MI.



    Ternate: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Tengah menggandeng Pemprov Sulawesi Utara (Sulut) guna menjalin kerja sama di bidang perikanan dan peternakan/pertanian untuk meningkatkan perekonomian daerah.

    Bupati Halteng, Edi Langkara mengatakan, kerja sama ini dapat mewujudkan impian para petani dan peternak serta nelayan dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi pertanian dan peternakan serta perikanan yang tentunya dapat meningkatkan kesejahteraan petani, peternak dan nelayan.

     



    "Nantinya para petani dan nelayan di Halteng bisa menyuplai beras dan ikan ke Sulawesi Utara dan sekitarnya guna mendongkrak perekonomian nelayan dan petani setempat," ujar Elang sapaan Edi Langkara dikutip dari Antara, Rabu, 16 Juni 2021.

    Dalam pertemuan tersebut, Elang akan melakukan kerja sama dengan para pengusaha di Sulawesi Utara khususnya dalam bidang pertanian, peternakan, dan perikanan. Dia menyatakan kerja sama ini nantinya akan dituangkan dalam bentuk penandatanganan nota kesepahaman bersama (MoU) antar Pemda Halteng dan Pemrov Sulut. Bupati menyebut Halmahera Tengah akan terus melakukan terobosan baru dalam bidang pertanian, peternakan, dan perikanan untuk masa depan Bumi Fagogoru.

    Sebelumnya, Bupati Halmahera Tengah Edi Langkara menemui Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia untuk membahas pengembangan investasi pertambangan di kabupaten itu.

    "Kami telah melaporkan soal komitmen perusahaan yang beroperasi harusnya berpihak kepada daerah sekaligus kewajiban-kewajiban investasi terhadap negara dan daerah harus benar-benar menjadi perhatian dan juga mengungkapkan model kerja sama Perusda dengan PT IWIP yang sedang berproses terkait tambang nikel di Weda Bay Nickel," katanya.

    Bupati mengakui sejumlah masalah yang kurang diperhatikan oleh sejumlah pelaku tambang di daerah, diantaranya lambannya pembayaran PNBP oleh sejumlah perusahaan tambang di Halmahera Tengah yang merupakan hak daerah yang harus segera dibayarkan sebelum produksi impor/penjualan ore nikel, serta sejumlah kasus CSR yang sengaja tidak ditunda-tunda serta pelanggaran regulasi lainnya yang harus dipenuhi oleh pihak perusahaan tambang.

    Dalam pertemuan tersebut Bupati Elang mempertegas komitmen Halmahera Tengah untuk mendorong pertumbuhan sektor investasi yang dapat memberikan multiplier effect, terutama pertumbuhan ekonomi lokal serta peningkatan PAD.


    (SAW)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id