Kemenhub Siapkan Aturan Mudik Cegah Penyebaran Covid-19

    Husen Miftahudin - 09 April 2020 11:33 WIB
    Kemenhub Siapkan Aturan Mudik Cegah Penyebaran Covid-19
    Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah memfinalisasi aturan pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran virus korona (covid 19). Foto: Dok.MI
    Jakarta: Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah memfinalisasi aturan pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran virus korona (covid 19). Beleid yang salah satunya bakal menjadi acuan untuk pengendalian mudik 2020 ini berbentuk Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub).

    "Permen ini pada intinya akan mengatur pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran covid-19, pengendalian kegiatan transportasi pada daerah yang ditetapkan sebagai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), serta pedoman dan petunjuk  teknis pengendalian mudik 2020," jelas Juru bicara Kemenhub Adita Irawati dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis, 9 April 2020.

    Adita menjelaskan Permenhub tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 tentang PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid 19 dan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB.

    Intinya, dalam aturan ini pemerintah mengarahkan agar masyarakat tidak melakukan mudik ke kampung halaman. Jika bersikeras, para pemudik wajib memenuhi persyaratan dan protokol ketat.

    "Untuk itu kami juga tengah memfinalisasi buku panduan atau petunjuk teknis mudik 2020 yang harus diperhatikan dan wajib diikuti oleh masyarakat yang akan melakukan perjalanan ke luar dari suatu daerah terutama yang telah ditetapkan sebagai PSBB maupun perjalanan mudik. Mulai dari tempat asal, dalam perjalanan, hingga sampai tujuan," ungkapnya.

    Beberapa kebijakan yang akan diterapkan terkait pengetatan kegiatan mudik di antaranya, pengaturan jarak fisik (physical distancing) pada angkutan umum. Jaga jarak fisik tersebut dilakukan dengan mengurangi kapasitas penumpang.

    Kendaraan pribadi juga bakal diberlakukan hal yang sama terkait pengaturan jarak fisik. Untuk sepeda motor tidak diperbolehkan membawa penumpang, sedangkan untuk mobil pribadi harus mengangkut maksimal setengah dari kapasitas penumpangnya.

    Bagi masyarakat yang tetap mudik terutama yang berasal dari wilayah PSBB diharuskan untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 hari setelah kedatangan di kampung halamannya, dan 14 hari setelah kembali.

    "Kami berharap dengan adanya aturan-aturan yang ketat ini akan menurunkan keinginan masyarakat untuk melakukan perjalanan antarkota, khususnya dari dan ke daerah yang sudah ditetapkan PSBB. Termasuk untuk mudik yang pada akhirnya turut mencegah penyebaran covid-19," terang Adita.

    Sebelumnya, Kemenhub bersama sejumlah kementerian/lembaga serta pemerintah daerah sudah melakukan koordinasi untuk menyusun aturan dan petunjuk mudik di masa pandemik covid 19 yang dikoordinir Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi. Beberapa pimpinan daerah juga telah melakukan imbauan kepada warganya yang bekerja di luar kota untuk tidak mudik tahun ini.

    Berdasarkan hasil survei daring yang dilakukan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan (Baitbanghub) dari 42 ribu responden yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, sebanyak 56 persen responden menyatakan tidak akan mudik. Sementara 37 persen menyatakan belum memutuskan untuk mudik, dan tujuh persen sisanya menyatakan sudah mudik. Kemenhub juga telah mengikuti Surat Edaran MenPAN RB untuk melarang ASN Kemenhub dan keluarga melakukan kegiatan mudik.

    (DEV)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id