Buruh Sesalkan Berlanjutnya Pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja

    Husen Miftahudin - 14 April 2020 18:54 WIB
    Buruh Sesalkan Berlanjutnya Pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja
    Serikat buruh yang tergabung dalam Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) menyesalkan sikap DPR dan pemerintah yang tetap membahas RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Foto: Dok.MBPI
    Jakarta: Serikat buruh yang tergabung dalam Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) menyesalkan sikap DPR dan pemerintah yang tetap membahas RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Padahal saat ini Indonesia tengah dirundung bencana wabah virus korona (covid-19).

    MPBI merupakan gabungan tiga konfederasi besar buruh. Di antaranya Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI).

    "Kami prihatin DPR dan pemerintah tetap bersikeras melanjutkan pembahasan di saat buruh sedang mengalami gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dampak dari pandemi korona," kata Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea kepada wartawan di Jakarta, Selasa, 14 April 2020.

    Andi Gani menuturkan, darurat pandemi covid-19 dengan eskalasi yang terus meningkat perlu mendapat perhatian lebih dan fokus kerja dari pemerintah dan DPR. Karena, akibat merebaknya covid-19 banyak masyarakat yang sekarang susah cari nafkah hinnga berhenti bekerja.

    Langkah DPR dan pemerintah untuk melanjutkan pembahasan RUU Cipta Kerja justru akan membuat beban buruh menjadi bertambah. "Di saat pandemi masih terjadi, mereka justru ngotot terus membahas Omnibus Law. Ini sangat aneh," ketusnya.

    Andi Gani menilai, DPR tak punya empati terhadap jutaan buruh yang hingga hari ini ada yang tetap bekerja di pabrik meski ada imbauan pembatasan interaksi sosial dan fisik. Selain itu, para buruh juga terancam PHK di tengah pandemi korona.

    "Desakan dari anggota sangat kuat untuk tetap melakukan unjuk rasa besar-besaran melihat kerasnya sikap DPR dan pemerintah. Kami meminta DPR dan pemerintah menunda pembahasan dan lebih baik fokus penanganan virus korona," tegas dia.

    Sebelumnya Badan Legislasi (Baleg) DPR bersama pemerintah membahas RUU Omnibus Law Cipta Kerja pada hari ini. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan draf Omnibus Law Cipta Kerja yang merupakan usulan pemerintah dalam rapat kerja bersama Baleg DPR.

    (DEV)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id