comscore

Dukung Pertumbuhan UMKM, Menteri Bahlil Bagikan NIB di Jawa Timur

Rosa Anggreati - 22 Desember 2021 17:50 WIB
Dukung Pertumbuhan UMKM, Menteri Bahlil Bagikan NIB di Jawa Timur
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia melakukan penerbitan dan pembagian Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk UMKM di Jawa Timur (Foto:Dok)
Surabaya: Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia melakukan penerbitan dan pembagian Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) perseorangan di Jawa Timur, pada Rabu, 22 Desember 2021.
 
Upaya ini dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk memajukan UMKM. Diharapkan dengan memiliki NIB, maka UMKM dapat meningkatkan bisnis dan omzet yang akan berujung pada pertumbuhan perekonomian.
 
Turut hadir pada acara tersebut Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop dan UKM) Teten Masduki, Menteri BUMN Erick Thohir, dan sejumlah pejabat daerah lainnya.
 
"Dengan memiliki NIB, pelaku UMKM bisa meminjam uang di bank. UMKM kita sebanyak 64 juta, dan 97 persen lapangan kerja disiapkan oleh UMKM. Pertumbuhan ekonomi nasional 90 persen merupakan sumbangsih UMKM. Itulah mengapa kita harus mendukung UMKM. Mereka yang menjaga benteng ekonomi RI sejak era reformasi hingga kini," kata Menteri Bahlil.
 
Penerbitan dan pembagian NIB dilakukan di Jawa Timur karena UMKM di Jawa Timur merupakan salah satu yang terbesar dan paling produktif dengan nilai investasi UMKM lebih dari Rp430 triliun.

"Sesuai arahan Bapak Presiden, kita harus memberikan kemudahan dari sisi regulasi maupun pembiayaan. Presiden memerintahkan mempercepat dan memperpendek birokrasi. Seluruh izin jangan dipersulit, jangan dikenai biaya," ucap Menteri Bahlil.

 



Dukung Pertumbuhan UMKM, Menteri Bahlil Bagikan NIB di Jawa Timur
 
Selain NIB, pemerintah juga mengakomodir pertumbuhan UMKM melalui UU Cipta Kerja Pasal 9 yang berbunyi, bagi pengusaha kena pajak yang belum melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak dan/atau ekspor barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak, pajak masukan atas perolehan barang kena pajak dan/atau Jasa kena pajak, impor barang kena pajak, serta pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan/atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan undang-undang ini.
 
"Melalui UU Cipta Kerja Pasal 9, untuk investasi yang modalnya di bawah Rp10 miliar, tidak boleh investasi asing masuk, hanya khusus untuk UMKM," katanya.
 
Lebih lanjut Menteri Bahlil mengatakan bahwa UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional. Oleh karena itu ia menyemangati para pelaku UMKM agar tidak berpatah arang.
 
"Jangan pesimistis jika menjadi UMKM. UMKM bukan berarti tidak mungkin jadi konglomerat. Kunci keberhasilan UMKM yaitu jangan gampang menyerah, bangkitlah jika gagal. Pengusaha yang hebat adalah pengusaha yang jatuh bangun, bangkit, dan tidak menyerah," ucapnya.

(ROS)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id