comscore

Potensi Ekonomi Syariah Indonesia Masih Terbuka Lebar

M Ilham Ramadhan - 26 Juni 2022 16:00 WIB
Potensi Ekonomi Syariah Indonesia Masih Terbuka Lebar
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso. Foto: Medcom.id
Jakarta: Potensi ekonomi syariah di Indonesia masih terbuka lebar lantaran memiliki penduduk muslim terbesar di dunia. Guna memanfaatkan potensi tersebut, strategi dan terobosan yang tepat sasaran harus dilakukan agar ekonomi syariah mampu berkontribusi lebih besar lagi terhadap perekonomian nasional.
 
Dalam nilai Top 15 Global Islamic Economy Indicator, yang terdiri dari indikator Keuangan Islami, Makanan Halal, Pariwisata Ramah Muslim, Fesyen Islami, Obat-obatan dan Kosmetik Halal, serta Media dan Rekreasi, posisi Indonesia masih belum naik signifikan jika dibandingkan dengan negara-negara muslim lainnya.
 
Dibandingkan dengan 2021, posisi Indonesia di tahun ini hanya mengalami peningkatan di indikator makanan halal dari peringkat empat ke peringkat dua. Sedangkan pada indikator keuangan dan fesyen posisi Indonesia masih stagnan. Bahkan terjadi penurunan peringkat pada indikator pariwisata, farmasi dan kosmetik, serta media dan rekreasi.
 
Selain itu, berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada Mei 2021 market share saham syariah dan sukuk korporasi mencatatkan peningkatan dan potensial untuk diperluas lagi. Sedangkan market share dan nilai aktiva bersih reksa dana syariah mencatatkan penurunan year to date.
 
"Tak hanya mengenai skema pembayaran syariah, yang terpenting adalah dalam sektor riil syariah yang pengembangannya masih jauh dari yang kita harapkan. Masih perlu banyak usaha ke depan yang terkait industri halal dan ekonomi syariah lainnya," ungkap Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso dikutip dari siaran pers, Minggu, 26 Juni 2022.
 
Dia menambahkan, Indonesia mempunyai visi menjadi pusat ekonomi syariah terkemuka dunia. Ada dua cara untuk mencapainya, yakni penguatan Program Ekonomi dan Keuangan Syariah, serta melakukan Bauran Kebijakan Ekonomi Syariah untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing usaha, pembiayaan syariah UMKM dan sektor prioritas, dan peningkatan literasi ekonomi syariah.
 
Pemerintah, jelas Susiwijono, mempunyai komitmen dan sedang menyiapkan beberapa kebijakan dan program terbaru terkait ekonomi syariah, terutama untuk Kemenko Perekonomian yang diberikan amanah mengoordinasikan kebijakan di sektor riil, misalnya tentang industri halal.
 
"Untuk program-program kedepannya, dengan melihat potensi yang ada, juga kesungguhan semua kementerian/lembaga terkait ekonomi syariah, dan kesiapan infrastruktur negara kita, maka harapannya Indonesia akan mampu jadi pusat ekonomi dan keuangan syariah terbesar di dunia," jelasnya.
 
Pemerintah, lanjutnya, sedang mendorong pengembangan beberapa Kawasan Industri Halal (KIH), misalnya Halal Modern Valley di Cikande, KIH Safe & Lock Sidoarjo dan KIH Bintan Inti Halal Hub. Pada 2022 ini, sedang diusulkan pemberian insentif bagi pelaku industri halal, kemudian pembentukan KIH bekerja sama dengan halal park luar negeri, serta mengembangkan SDM dan riset kebutuhan industri halal.
 
Selanjutnya, di 2023 akan diintegrasikan ekonomi digital dan pemanfaatan jasa keuangan syariah, dan untuk di 2024 akan disiapkan Global Halal Hub Indonesia, lalu ditargetkan KIH akan masuk dalam peringkat Global Islamic Economy Indicator, dan akan dilakukan juga analisis dampak KIH melalui penghitungan Indeks Kesejahteraan Masyarakat.

(HUS)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id