Belum Capai Puncak Penggunaan Energi, RI Tak Perlu Buru-buru Transisi ke EBT

    Nia Deviyana - 03 Agustus 2021 13:18 WIB
    Belum Capai Puncak Penggunaan Energi, RI Tak Perlu Buru-buru Transisi ke EBT
    Ilustrasi. Foto: AFP



    Jakarta: Indonesia dinilai tidak perlu terburu-buru dalam melakukan transisi energi dari energi fosil ke energi terbarukan. Meski proses tetap dilakukan, pembangkit fosil jangan serta merta dimatikan sebelum ada sumber lain yang jelas terbukti.

    Anggota Dewan  Energi Nasional Herman Daniel mengatakan, bahwa Indonesia belum mencapai puncak penggunaan energi. Berbeda dengan negara di Eropa dan Amerika.

     



    "Mereka sudah mencapai puncak dan sekarang transisi," kata dia dalam webinar Dampak Regulasi EBT Terhadap Ketahanan Energi Nasional, dikutip Medcom.id, Selasa, 3 Agustus 2021.

    Menurut Herman, Indonesia masih membutuhkan berbagai pembangkit saat ini, termasuk PLTU batu bara demi menggerakkan perekonomian nasional. Sampai ada sumber energi yang bisa menggantikan pasokan dari pembangkit saat ini, dia menilai Indonesia tidak perlu buru-buru berencana menghentikan operasi pembangkit.

    "Jangan sampai terjebak. Sudah terlanjur mematikan PLTU, ternyata pembangkit EBT tidak siap," kata dia.

    Ia mengingatkan, pembangkit fosil pun masih mendominasi pasokan energi di Eropa dan Amerika. Meski naik, pembangkit EBT masih rendah kontribusinya dalam penyediaan energi di Eropa dan Amerika.

    Penyebab utama kondisi itu adalah sifat intermitten pembangkit EBT. Pembangkit surya dan angin, yang disebut paling efisien dibanding EBT lain, belum selesai dengan masalah ini. "Sebab, energi dari pembangkit angin dan surya tidak bisa terus menerus tersedia," papar dia.

    Sementara Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) hanya bisa menghasilkan daya jika mendapat sinar matahari memadai. Sementara polusi, iklim, dan siklus siang-malam membuat sinar matahari tidak bisa terus tersedia. Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) pun kurang lebih sama.

    “Dengan teknologi sekarang, persoalan ini (intermitten) tidak akan selesai,” lanjut dia.

    Herman memaparkan, dunia membutuhkan teknologi baru untuk meningkatkan kemampuan baterai menyimpan energi. Jika kapasitasnya bisa ditingkatkan, maka persoalan ini bisa diselesaikan.

    Herman juga mengakui, sulit untuk tidak mengakui RUU EBT terkesan membela kepentingan asing. Beberapa klausul dalam RUU itu memicu tudingan tersebut.

    "Soal aturan wajib beli (listrik dari IPP EBT), tidak perlu. Karena itu perlu perencanaan permintaan dan pasokan. Perlu perizinan pembangunan pembangkit," ujarnya.

    Perencanaan dan perizinan adalah cara negara mengendalikan agar jangan sampai ada kelebihan atau kekurangan pasokan energi. Jika setiap pihak dibiarkan membangun pembangkit, maka bisa terjadi kelebihan pasokan dan hal itu menjadi beban.

    "Perencanaan itu harus cermat. Harus jelas berapa kebutuhan dan berapa yang akan dibangun. Hal itu berlaku untuk berbagai jenis energi. Sampai sekarang, Indonesia belum punya daftar lengkap sumber pasokan dan kelayakan penggunaannya. Ketiadaan daftar itu membuat Indonesia sulit membuktikan klaim kaya sumber energi," jelasnya.

    "Kalau bisa, lengkap di mana letaknya, berapa potensinya berdasarkan studi kelayakan, bagaimana skala keekonomiannya," pungkasnya.
     

    (DEV)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id