KKP Larang Kapal Asing Tangkap Ikan di Perairan RI

    Suci Sedya Utami - 19 Januari 2021 11:05 WIB
    KKP Larang Kapal Asing Tangkap Ikan di Perairan RI
    Ilustrasi kapal nelayan asing - - Foto: Antara/ M N Kanwa



    Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melarang penangkapan ikan untuk kapal asing di perairan Indonesia. Hingga kini sebanyak 5.534 unit kapal perikanan yang memiliki izin pusat (di atas 30 gross ton/GT) merupakan kapal perikanan buatan Indonesia.

    "Sampai saat ini bahkan belum pernah ada kapal asing yang mendapatkan izin beroperasi di Papua atau WPPNRI 718. Tidak hanya di Papua, kita sama-sama ketahui penangkapan ikan di perairan Indonesia untuk nelayan kita sendiri," jelas Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, M. Zaini seperti dilansir dari laman resmi KKP, Selasa, 19 Januari 2021.






    Ia menjelaskan kapal asing merupakan kapal yang mengibarkan bendera selain bendera Indonesia. Sedangkan kapal eks asing (buatan luar negeri) adalah kapal yang dibuat di luar negara Indonesia (luar negeri) tetapi status hukumnya telah berbendera Indonesia.

    "Kita pastikan jangankan kapal asing, kapal buatan luar negeri pun belum ada yang mendapatkan izin operasi menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Kita sangat terbuka terkait perizinan yang saat ini dapat diakses secara online, silakan dapat dicek prosesnya di laman KKP," tegas dia.

    Terkait kelangkaan minyak di Papua dan Maluku bagi kapal-kapal nelayan, stok BBM untuk kedua wilayah tersebut masih mencukupi. Kuota nasional tahun ini untuk konsumen pengguna usaha perikanan sebesar 2,3 Juta kiloliter (KL) yang di antaranya Papua 214.371 KL, dan Maluku 121.477 KL.

    Di samping itu, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM menjelaskan subsidi BBM diberikan kepada nelayan dengan ukuran kapal hingga 30 GT.


    Sementara kapal perikanan di atas 30 GT harus menggunakan minyak nonsubsidi atau keekonomian yang saat ini jumlahnya terkonfirmasi cukup di lapangan.

    "Ketersediaan jatah BBM untuk operasional kapal-kapal besar pastinya tidak akan mengganggu kapal kecil karena untuk nelayan kecil sudah difasilitasi pemerintah dengan BBM bersubsidi. Apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan yang ada tentang izin kapal perikanan dipersilakan aparat penegak hukum dapat menindak tegas," imbuh Zaini.

    KKP terus memerangi kegiatan penangkapan ikan secara ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak sesuai peraturan perundang-undangan. Beberapa langkah yang dilakukan yaitu melakukan uji tuntas perizinan perikanan tangkap, penggunaan vessel monitoring system (VMS), pencatatan hasil perikanan dengan logbook penangkapan ikan.

    Kemudian penempatan petugas pemantau di atas kapal perikanan hingga melakukan operasi pengawasan di laut baik oleh Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) maupun dengan bekerja sama dengan institusi penegak hukum lainnya.  


    (Des)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id