5 Populer Ekonomi, Hutama Karya Kekurangan Dana Jadi Sorotan

    Ade Hapsari Lestarini - 18 November 2020 08:04 WIB
    5 Populer Ekonomi, Hutama Karya Kekurangan Dana Jadi Sorotan
    Foto: dok MI.
    Jakarta: Kekurangan dana PT Hutama Karya (Persero) menjadi sorotan pembaca di kanal ekonomi Medcom.id. Perusahaan membutuhkan bantuan dana dari pemerintah untuk melanjutkan pembangunan proyeknya.

    Sementara berita Bank Bukopin yang meraup dana besar dari Kookmin Bank juga turut menjadi perhatian. Berikut lima berita ekonomi terpopuler sepanjang Selasa, 17 November 2020:

    1. Kekurangan Dana Rp80,5 Triliun Bangun Tol Sumatra, Hutama Karya Minta Tambahan PMN

    PT Hutama Karya Tbk (Persero) membeberkan bahwa perusahaan membutuhkan dana sebesar Rp80,5 triliun untuk pembangunan proyek jalan tol Trans Sumatra tahap pertama.

    Direktur Utama Hutama Karya Budi Harto berharap dana tersebut dapat diperoleh pada awal 2023, sebab pekerjaan fisik proyek tersebut selesai di akhir 2022. "Kekurangannya adalah Rp80,5 triliun," kata Budi dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR-RI, Selasa, 17 November 2020.

    Baca berita selengkapnya di sini

    2. Berkat Kookmin, Bukopin Raih Dana Segar Rp920 Miliar

    Bank Bukopin mencetak pertumbuhan kinerja yang apik usai diakuisisi KB Kookmin Bank Co. Ltd., (Kookmin Bank). Hal ini berdampak positif bagi kinerja Bank Bukopin yang tercermin dari dari peningkatan rasio kecukupan modal, dana pihak ketiga (DPK), perluasan segmen pasar terbaru, hingga perolehan dana dari bisnis baru senilai Rp920 miliar.

    Kookmin Bank tercatat sebagai pemegang saham pengendali (PSP) Bank Bukopin dengan kepemilikan saham sebesar 67 persen dengan total investasi mencapai USD879 juta.

    Direktur Utama Bank Bukopin Rivan Achmad Purwantono menyampaikan bahwa kepemilikan mayoritas KB Kookmin semakin meningkatkan kepercayaan publik, ekosistem industri perbankan, nasabah, investor, lembaga pemeringkat utang, dan kinerja perseroan.
     
    Baca berita selengkapnya di sini

    3. Tiga Hal Jadi Prioritas saat Resesi

    CEO ZAP Financial Prita Hapsari Ghozie menjelaskan ada beberapa hal yang harus diperhatikan di masa resesi yaitu earning power yaitu bagaimana mengelola efek resesi terhadap penghasilan dan pendapatan. Kemudian pengecekan kondisi dana darurat, asuransi kesehatan, serta persiapan dana pendidikan anak dan persiapan dana pensiun.

    "Di masa resesi ada tiga hal yang menjadi prioritas di antaranya adalah saving, investing, dan protection," kata Prita Hapsari Ghozie, dalam keterangan resminya, Selasa, 17 November 2020.

    Untuk tabungan, menurut Prita harus dibedakan dari dana darurat. Tabungan lebih kepada pengumpulan uang untuk suatu tujuan, sedangkan dana darurat lebih bersifat pencadangan. Jumlah dana darurat yang ideal di masa resesi saat ini adalah 12 kali pengeluaran rutin bulanan.

    Baca berita selengkapnya di sini

    4. Bukalapak, Tokopedia, hingga Blibli Resmi Ditunjuk sebagai Pemungut Pajak Digital

    Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) telah menunjuk 10 perusahaan sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang dan jasa digital yang dijual kepada pelanggan di Indonesia. Total pemungut pajak digital yang telah ditunjuk pemerintah mencapai 46 badan usaha.

    Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan dengan penunjukan ini maka sejak 1 Desember 2020 para pelaku usaha tersebut akan mulai memungut PPN atas produk dan layanan digital yang mereka jual kepada konsumen di Indonesia.

    "Jumlah PPN yang harus dibayar pelanggan adalah 10 persen dari harga sebelum pajak, dan harus dicantumkan pada kuitansi atau invoice yang diterbitkan penjual sebagai bukti pungut PPN," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 17 November 2020.

    Baca berita selengkapnya di sini

    5. Obligasi Pemerintah Tiongkok Capai USD67,35 Miliar

    Kementerian Keuangan Tiongkok mengatakan penerbitan obligasi pemerintah daerah Tiongkok mencapai 442,9 miliar yuan (sekitar USD67,35 miliar) pada Oktober.

    Dikutip dari Xinhua, Selasa, 17 November 2020, angka tersebut membuat total penerbitan obligasi pemerintah daerah untuk tahun ini menjadi 6,12 triliun yuan pada akhir bulan lalu. Dalam 10 bulan pertama, penerbitan obligasi baru berjumlah 4,49 triliun yuan, terhitung 94,9 persen dari kuota 4,73 triliun yuan yang direncanakan untuk tahun ini.

    Baca berita selengkapnya di sini

    (AHL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id