Aturan Baru Pelatihan Kartu Prakerja

    Antara - 08 Agustus 2020 11:28 WIB
    Aturan Baru Pelatihan Kartu Prakerja
    Ilustrasi pendaftaran kartu prakerja - - Foto: Antara/ Moch Asim
    Jakarta: Pemerintah meluncurkan aturan baru dalam pelaksanaan program kartu prakerja. Ketentuan tersebut tertuang melalui Peraturan Menteri Perekonomian Nomor 11 Tahun 2020.

    Permen baru tersebut mengatur jumlah atau kuota penerima kartu prakerja hingga ketentuan program pelatihan yang tidak boleh identik dengan pelatihan gratis di channdel Youtube.

    “Pelatihan yang ditawarkan secara gratis di luar program kartu prakerja dilarang untuk ditawarkan untuk program Prakerja,” kata Deputi bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan dan UKM Kemenko bidang Perekonomian Rudy Salahuddin dikutip dari Antara, Sabtu, 8 Agustus 2020.

    Lebih lanjut, pemerintah juga merevisi tata kelola program di dalam permen tersebut yakni peserta wajib menyelesaikan pelatihan.  Para mitra diharuskan menyediakan ruang interaksi di dalam proses pembelajaran.

    “Lalu pelatihan tidak boleh ditawarkan dengan sistem paket atau bundling,” imbuhnya.

    Rudy menambahkan dalam melakukan penilaian pelatihan, pemerintah akan melibatkan tim ahli dan lembaga pelatihan, serta platform digital yang bukan berasal dari entitas sama. Kemudian, program kartu prakerja ini menjadi program semi bansos  atau tidak hanya diperuntukkan bagi pengembangan kewirausahaan.

    "Kartu Prakerja ini akan diberikan kepada mereka yang paling membutuhkan bantuan dengan prioritas terdampak pandemi dan belum pernah menerima bansos," tambah dia.

    Adapun Permenko 11 ini turut mengatur pengecualian penerima program yakni tidak boleh diberikan kepada pejabat negara, aparatur sipil negara, TNI/Polri, perangkat desa, direksi, komisaris dan dewan pengawas BUMN, pimpinan serta anggota DPRD.

    Pendaftaran yang sebelumnya hanya dilakukan daring, kini juga bisa dilakukan secara luring. Sementara itu, platform digital yang memiliki pelatihan sendiri harus menjual programnya ke platform lain. Terakhir,  batas atas pengenaan biaya jasa atau komisi dari platform digital kepada lembaga pelatihan maksimal sebesar 15 persen.

    "Juga diatur pemantauan dan evaluasi dilakukan Manajemen Pelaksana (PMO) kepada lembaga pelatihan dan mitra platform digital dan pemantauan dan evaluasi dari Komite Cipta Kerja kepada PMO," pungkasnya.


    (Des)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id