Kemenhub Dispensasi Perizinan Kepelabuhan Selama Darurat Covid-19

    Antara - 19 April 2020 15:00 WIB
    Kemenhub Dispensasi Perizinan Kepelabuhan Selama Darurat Covid-19
    Ilustrasi pelabuhan. Foto : MI.
    Jakarta: Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memberikan dispensasi atau keringanan terhadap proses perizinan di bidang kepelabuhanan. Dispensasi itu diberikan selama masa status keadaan darurat bencana wabah virus korona (covid-19) yang telah ditetapkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebelumnya.

    Dispensasi perizinan/persetujuan yang diberikan di antarnya pekerjaan pengerukan, pekerjaan reklamasi, terminal khusus (Tersus), terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS), pengoperasian pemanfaatan garis pantai, serta evaluasi sarana bantu dan prasarana pemanduan kapal.

    Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor SE 18 Tahun 2020. Pelaksanaan ketentuan dispensasi diberikan selama tiga bulan sejak ditetapkannya surat edaran ini pada 17 April 2020.

    Direktur Kepelabuhanan Subagiyo mengatakan Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk (PK3) yang telah habis masa berlakunya pada 29 Februari 2020 hingga 29 Mei 2020 tetap dapat melakukan kegiatan kerja keruk sesuai dengan yang direncanakan dengan pertimbangan terhadap aspek keselamatan dan keamanan pelayaran dari Syahbandar dan Distrik Navigasi setempat

    "Terhadap permohonan Surat Izin Usaha Pengerukan dan Reklamasi (SIUPR), Persetujuan Kegiatan Kerja Reklamasi (PK2R), serta Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk dan Reklamasi (PK3R) yang telah diajukan dan telah diproses namun belum terbit persetujuannya, agar menunggu terbitnya persetujuan tersebut dari Menteri Perhubungan," jelas Subagiyo dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Minggu, 19 April 2020.

    Sementara terhadap izin pengoperasian Tersus/TUKS dan izin penggunaan Tersus/TUKS sementara untuk melayani  kepentingan umum serta izin pengoperasian pemanfaatan garis pantai yang habis masa berlakunya pada 29 Februari 2020 sampai dengan 29 Mei 2020 dapat diberikan pelayanan jasa kepelabuhanan dengan tetap memperhatikan kelayakan teknis fasilitas, ketertiban dan keselamatan pelayaran, serta aspek kelestarian lingkungan.

    "Namun jika perizinan tersebut telah diajukan tapi belum terbit izinnya, agar menunggu terbitnya perizinan Tersus/TUKS dan izin pengoperasian pemanfaatan garis pantai tersebut," katanya.

    Dispensasi juga diberikan terhadap evaluasi pelimpahan kembali, endorsement sertifikat pandu, verifikasi sarana bantu, dan prasarana pemanduan kapal. Terhadap evaluasi pelimpahan kembali kepada Badan Usaha Pelabuhan (BUP) dan pengelola terminal khusus yang harus dilaksanakan evaluasinya sampai dengan 29 Mei 2020, dapat melakukan pelayanan jasa pemanduan dan penundaan kapal atas persetujuan pengawas pemanduan berdasarkan pemenuhan persyaratan hasil evaluasi berkala setiap enam bulan.

    Begitupun terhadap endorsement sertifikat pandu yang habis masa berlakunya pada 29 Februari 2020 hingga 29 Mei 2020. Para pandu dapat melaksanakan pelayanan pemanduan kapal atas persetujuan pengawas pemanduan berdasarkan pemenuhan persyaratan hasil medical check up vang masih berlaku.

    "Sedangkan untuk permohonan baru terhadap perizinan atau persetujuan tersebut dapat diajukan secara online melalui email ditpelpeng@dephub.go.id," tutup Subagiyo.


    (SAW)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id