comscore

Kementerian BUMN Tindak Lanjuti Pilot Project Dekarbonisasi

Annisa ayu artanti - 20 Februari 2022 16:10 WIB
Kementerian BUMN Tindak Lanjuti <i>Pilot Project</i> Dekarbonisasi
Wakil Menteri BUMN I Kementerian BUMN RI Pahala Nugraha Mansury. Foto: Medcom.id/Desi Angriani.
Jakarta: Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus mendorong terlaksananya pilot project dekarbonisasi untuk mencapai net zero emission di 2060.

Melalui forum FGD IDSurvey yang dipimpin oleh PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) atau BKI, Wakil Menteri BUMN I Kementerian BUMN RI Pahala Nugraha Mansury mengatakan, pilot project dekarbonisasi merupakan salah satu program untuk mendukung net zero emission.
"Dalam mendukung kebijakan pemerintah mencapai net zero emission di 2060, serta pengurangan emisi gas rumah kaca berbasis National Determined Contribution (NDC) hingga 29 persen pada 2030, Kementerian BUMN melakukan beberapa upaya yaitu salah satunya dengan mendorong terlaksananya pilot project pasar karbon antar-BUMN," kata Pahala, dikutip Minggu, 20 Februari 2022.

Pahala menjelaskan, pilot project pertukaran karbon ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat untuk pembangunan pasar karbon dengan scope yang lebih luas di Indonesia.

"Oleh karena itu, untuk menyukseskan hal tersebut, dibutuhkan peran, masukan serta dukungan dari Kementerian/Lembaga lain seperti Kemenko Marves, KLHK, Kementerian Keuangan, dan Kementerian ESDM," ujar Pahala.

Direktur Utama BKI Rudiyanto mengungkapkan, pilot project dekarbonisasi merupakan salah satu upaya dalam menciptakan ekonomi hijau di Indonesia. Menurutnya, hal tersebut memerlukan dukungan tak hanya dari pemerintah, tetapi juga perusahaan pelat merah dan pelaku industri lainnya.

"Kita dapat gotong royong saling mendukung dan mengakselerasi Program Pemerintah Republik Indonesia guna terbentuknya ekosistem ekonomi hijau di BUMN secara khusus dan Indonesia secara umum dalam menuju target carbon neutral pada 2060," tutur Rudiyanto.

Ia juga berharap dalam kegiatan FGD dapat memperoleh gambaran bagaimana batas atas atau CAP emisi karbon ditetapkan, sehingga setelah penetapan CAP diharapkan bisa mendukung adanya sebuah kegiatan offset dalam mekanisme dan ekosistem perdagangan karbon.

"Kami berharap dengan terlaksananya FGD ini dapat memberikan gambaran secara holistik dan teknik terkait dengan penentuan CAP sektoral," jelasnya.

(AHL)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id