Aturan Turunan UU Ciptaker Untungkan Pekerja Kontrak

    Eko Nordiansyah - 25 Februari 2021 17:31 WIB
    Aturan Turunan UU Ciptaker Untungkan Pekerja Kontrak
    Ilustrasi pegawai kontrak - - Foto: Medcom/ Hendrik



    Jakarta: Presiden Joko Widodo telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

    PP yang merupakan aturan turunan dari Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini disebut menguntungkan pekerja kontrak. Dalam beleid tersebut, ditetapkan jangka waktu maksimal bagi perusahaan untuk menyelenggarakan kontrak PKWT maksimal selama lima tahun. Hal itu termaktub dalam Pasal 8 Ayat 1 PP No. 35 Tahun 2021.

    "Tentu saja ini menjadikan pekerja PKWT memiliki jaminan pekerjaan yang jauh lebih terjamin dibandingkan peraturan PKWT yang diatur dalam UU Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan," kata Ketua Umum SOKSI Ahmadi Noor Supit dalam keterangan resminya, Kamis, 25 Februari 2021.






    Pasal 8 Ayat 2 menyebutkan, dalam hal jangka waktu PKWT akan berakhir dan pekerjaan yang dilaksanakan belum selesai maka dapat dilakukan perpanjangan PKWT dengan jangka waktu sesuai kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh, dengan ketentuan jangka waktu keseluruhan PKWT serta perpanjangannya tidak lebih dari lima tahun.

    "Jangka waktu lima tahun sebagaimana yang termaktub dalam PP Nomor 35 tahun 2021 lebih panjang dari ketentuan yang termaktub di dalam ketentuan lama yakni UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan," ungkapnya.

    Dalam ketentuan lama yang termaktub dalam Pasal 59 Ayat 4 UU Ketenagakerjaan dinyatakan bahwa jangka waktu kontrak PKWT maksimal selama tiga tahun dengan rincian dua tahun kontrak PKWT dan perpanjangan maksimal setahun.

    "Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama dua tahun dan hanya boleh diperpanjang satu kali untuk jangka waktu paling lama satu tahun," demikian bunyi Pasal 59 Ayat 4 UU Ketenagakerjaan.

    Selain berdampak pada jaminan kepastian kerja turunan UU Ciptaker terkait PKWT menjadikan penghasilan para buruh /pekerja PKWT lebih bankable. Artinya buruh dengan jaminan masa kerja yang lama penghasilannya bisa dijadikan agunan di perbankan untuk keperluan buruh mencicil rumah atau lainnya

    Ia menjelaskan, hal ini tentu saja akan semakin meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja PKWT. Sebab dengan masa kerja lima tahun, para pekerja PKWT akan memiliki pengalaman kerja yang lebih bernilai dan dihargai oleh perusahaan, sehingga akan mudah untuk bisa diterima bekerja kembali

    "Karena itu SOKSI sebagai organisasi pekerja yang menjadi sayap partai Golkar menyambut baik turunan UU Ciptaker terkait tenaga kerja PKWT yang jauh lebih menguntungkan bagi kaum pekerja dan pengusaha," pungkas dia.


    (Des)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id