Pemerintah Diminta Segera Luncurkan Insentif untuk Maskapai

    Angga Bratadharma - 08 April 2021 16:28 WIB
    Pemerintah Diminta Segera Luncurkan Insentif untuk Maskapai
    Ilustrasi. FOTO: MI/SUSANTO



    Jakarta: Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Lasarus meminta pemerintah memberikan insentif kepada seluruh maskapai penerbangan di Indonesia. Pemberian insentif maskapai diyakini sekaligus menjadi  stimulus pemulihan ekonomi nasional.

    Ia memaparkan insentif yang dimaksud adalah pengurangan pungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari biaya-biaya kebandarudaraan termasuk biaya landing pesawat. Menurut dia, selama ini PNBP yang dibebankan ke maskapai sangat besar. Lasarus juga meminta pemerintah jangan hanya fokus kepada maskapai milik negara.






    Pemberian insentif, menurut dia, harus sama kepada seluruh maskapai, termasuk maskapai swasta nasional. "Maskapai itu memiliki andil terhadap pertumbuhan ekonomi dan berkontribusi juga kepada pendapatan negara," paparnya, dilansir dari keterangan tertulisnya, Kamis, 8 April 2021.

    "Jadi, harus (pemerintah beri insentif maskapai). Dan setiap kali rapat di komisi, kami pun sudah sampaikan itu. Kan, maskapai swasta ada perannya makanya harus diperhatikan juga," tambahnya.

    Dia meminta pemerintah agar segera meluncurkan insentif kepada seluruh maskapai tersebut. Namun demikian, dia memahami bahwa pemberian insentif tak hanya urusan Kementerian Perhubungan saja tapi melibatkan juga Kementerian Keuangan.

    "Mau tidak Menteri Keuangan dikurangi pendapatannya? Nanti, kami akan rapatkan lagi masalah insentif ini dengan Dirjen Perhubungan Udara," kata dia.

    Sejumlah insentif memang dibutuhkan maskapai agar bisa pulih dari dampak pandemi covid-19 yang sudah berlangsung setahun ini. Selain insentif perpajakan, maskapai juga membutuhkan fleksibilitas pembayaran ke sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terkait dengan penerbangan.

    BUMN itu seperti Pertamina, operator bandara Angkasa Pura I dan II, dan AirNav. Fleksibilitas pembayaran ke Pertamina terkait dengan biaya avtur, yang memakan 40-45 persen biaya operasional maskapai.

    Keputusan pemerintah melarang mudik saat libur Lebaran nanti pun tentu akan semakin menyulitkan maskapai. Sebab, pada musim-musim liburan itulah sesungguhnya kesempatan bagi maskapai meningkatkan penerimaan. Itu sebabnya, insentif menjadi semakin dibutuhkan maskapai sebagai kompensasi dari pelarangan mudik Lebaran.

    Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Novie Riyanto mengatakan jika pemerintah masih belum menemukan skema stimulus yang tepat untuk maskapai swasta. Namun, sumber di pemerintahan menyebutkan bahwa insentif maskapai saat ini masih dibahas di Kementerian Keuangan.

    Menurut Pengamat Kebijakan Transportasi Publik Azas Tigor Nainggolan, seluruh maskapai, baik maskapai BUMN maupun swasta, seharusnya bisa menikmati insentif yang sama dari pemerintah. Misalnya insentif pengurangan pajak. "Jangan yang satu dapat, yang lain tidak dapat," pungkasnya.

    (ABD)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id