KPPU Bakal Tempuh Langkah Kasasi Lawan Grab

    Eko Nordiansyah - 30 September 2020 21:02 WIB
    KPPU Bakal Tempuh Langkah Kasasi Lawan Grab
    Ilustrasi Grab Indonesia - - Foto: AFP
    Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memastikan akan menempuh langkah kasasi atas putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan yang membatalkan sanksi denda terhadap PT Solusi Transportasi Indonesia (Grab Indonesia) dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI).

    Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Deswin Nur mengatakan putusan kasasi ini merupakan putusan para petinggi dalam rapat komisioner yang digelar setiap Senin.

    "Memori kasasi tengah disiapkan. Komisi belum bisa menilai panjang lebar karena masih menanti salinan putusan," katanya saat dihubungi terkait rencana kasasi tersebut, Rabu, 30 September 2020.

    Ketua Tim Litigasi KPPU dalam perkara ini Manaek Pasaribu mengungkapkan tidak ada satupun argumen KPPU yang dipertimbangkan oleh hakim yang memutus perkara tersebut. Semua pertimbangan hakim merupakan argumen dari pihak kuasa hukum Grab dan PT TPI.

    Bahkan, para hakim tidak mempertimbangkan terjadinya tindakan yang merendahkan persidangan dalam sidang yang digelar KPPU. Kala itu, Grab dituduh merendahkan pengadilan, karena dinilai tidak menghormati kedudukan majelis komisi.

    Grab Indonesia terbebas dari hukuman denda setelah majelis hakim di PN Jakarta Selatan membatalkan sanksi yang ditetapkan KPPU. Putusan itu dibacakan oleh majelis hakim Ratmoho selaku ketua, didampingi Haruno Patriadi dan Dedi Hermawan, masing-masing sebagai anggota.

    Dalam putusan, majelis mengatakan bahwa memang ada perjanjian kerja sama antara pemohon I yakni Grab dan PT TPI. Namun perjanjian itu tidak menyebabkan terjadinya integrasi vertikal karena tidak terdapat hubungan rangkaian produksi barang atau jasa dari hulu ke hilir.

    KPPU sebelumnya telah memutuskan perkara dengan Nomor 13/KPPU-I/2019 pada 2 Juli 2020 yang menjatuhkan sanksi atas pelanggaran Pasal 14 dan Pasal 19 huruf (d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 kepada Grab dan TPI dalam jasa angkutan sewa khusus yang berkaitan dengan penyediaan aplikasi piranti lunak Grab App yang diselenggarakan di wilayah Jabodetabek, Makassar, Medan, dan Surabaya.

    Atas pelanggaran tersebut, Grab dikenakan denda Rp7,5 miliar atas pelanggaran Pasal 14 dan Rp22,5 miliar atas Pasal 19 huruf (d). Sementara TPI dikenakan denda Rp4 miliar dan Rp15 miliar atas dua pasal tersebut. Putusan tersebut kemudian diajukan keberatan oleh para Terlapor ke PN Jaksel.


    (Des)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id