42% Pelaku Usaha Tak Bisa Bertahan Tanpa Bantuan Pemerintah

    Husen Miftahudin - 15 September 2020 21:12 WIB
    42% Pelaku Usaha Tak Bisa Bertahan Tanpa Bantuan Pemerintah
    Ilustrasi - - Foto: Grafis Medcom
    Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan pandemi covid-19 memberikan dampak signifikan terhadap keberlangsungan dunia usaha. Bahkan sebanyak 42 persen dari 34.559 pelaku usaha yang disurvei mengaku tak bisa bertahan selama lebih dari tiga bulan tanpa adanya bantuan pemerintah.

    Survei tersebut dilakukan pada 10-26 Juli 2020 dengan melibatkan 34.559 responden yang terdiri dari 6.821 pelaku Usaha Menengah Besar (UMB), 25.256 pelaku Usaha Menengah Kecil (UMK), dan 2.482 pertanian.

    "Jadi jika tidak ada bantuan, 42 persen pelaku usaha itu mengaku akan mendapat bertahan dengan kondisi saat ini, maksimum tiga bulan sejak Juli 2020, hampir separuhnya. Sementara 58 persen pelaku usaha itu mengaku akan bisa bertahan lebih dari tiga bulan meskipun tanpa ada perubahan operasi dan bantuan," ujar Kepala BPS Suhariyanto dalam video telekonferensi pers di Jakarta, Selasa, 15 September 2020.

    Menurut Suhariyanto, 42 persen atau sebanyak 14.500 pelaku usaha merupakan jumlah yang cukup banyak. Oleh karena itu ia meminta pihak terkait untuk memberi catatan penting terhadap hasil survei ini.

    "Tentunya ini perlu menjadi catatan dari berbagai program yang sudah dirancang oleh pemerintah harus segera terimplementasikan dengan baik, sehingga para pelaku usaha terutama utk UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah) yang jumlahnya besar ini bisa lebih optimistis lagi menghadapi masa pandemi," ungkapnya.

    Adapun jenis bantuan yang mayoritas dibutuhkan UMK adalah bantuan modal usaha, yakni sebesar 69,02 persen. Kemudian 41,18 persen berupa keringanan tagihan listrik untuk usaha, 29,98 persen relaksasi atau penundaan pembayaran pinjaman, 17,21 persen kemudahan administrasi untuk pengajuan pinjaman, serta 15,07 persen berupa penundaan pembayaran pajak.

    Sementara jenis bantuan yang mayoritas dibutuhkan UMB adalah keringanan tagihan listrik usaha, yakni sebesar 43,53 persen. Kemudian 40,32 persen berupa relaksasi atau penundaan pembayaran pinjaman, 39,51 persen penundaan pembayaran pajak, 35,07 persen bantuan modal usaha, serta 14,44 persen kemudahan administrasi untuk pengajuan pinjaman.

    "Jadi berbagai bantuan yang dibutuhkan baik oleh UMK dan UMB ini perlu betul-betul kita evaluasi, sehingga berbagai program yang ada di dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) betul-betul tepat dan sesuai dengan bantuan yang diharapkan oleh pelaku usaha," pungkas Suhariyanto.

    (Des)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id