Kejagung Buru Buronan Korupsi Kondensat Dirut TPPI

    Medcom - 23 Juni 2020 13:41 WIB
    Kejagung Buru Buronan Korupsi Kondensat Dirut TPPI
    ilustrasi Medcom.id
    Jakarta: Kejaksaan Agung memburu terdakwa Direktur Utama PT Trans-Pasific Petrochemical Indotama (TPPI) Honggo Wendratno. Honggo dinyatakan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum hingga merugikan keuangan negara senilai Rp37,8 triliun dan dijatuhi 16 tahun penjara oleh Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

    "Untuk Terdakwa Honggo Wendratno akan terus dilakukan upaya pencarian yang bersangkutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) bekerja sama dengan pihak-pihak terkait,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Hari Setiyono melalui keterangan resmi, Selasa, 23 Juni 2020.

    Terkait putusan hakim, Kejagung mengapresiasi kinerja Tim JPU dari Direktorat Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Selain diberi sanksi 16 tahun penjara, Honggo juga dikenakan pidana denda Rp1 miliar subsider enam bulan.

    “Kiranya patut mendapat apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam persidangan ini, karena walaupun dalam masa pandemi covid–19 tidak banyak memengaruhi proses hukum persidangan tersebut,” ujar Hari.

    Baca: Buron Honggo Wendratno Divonis 16 Tahun Bui

    Hari mengatakan jika tidak ada upaya hukum yang dilakukan oleh terdakwa maupun JPU, maka putusan hakim akan berkekuatan hukum tetap dan dapat dieksekusi, khususnya untuk Raden Priono dan Djoko Harsono.

    Perbuatan Honggo dilakukan bersama-sama eks Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) Raden Priyono dan eks Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas Djoko Harsono. Raden dan Djoko juga telah menghadapi vonis masing-masing empat tahun penjara serta denda Rp200 juta subsider dua bulan kurungan.
     
    Para terdakwa menunjuk langsung PT TPPI sebagai penjual kondensat (gas bumi berupa cairan) bagian negara. Penunjukan tanpa melalui lelang terbatas dan tanpa penilaian atau evaluasi syarat umum serta syarat khusus.
     
    Para terdakwa terbukti menyerahkan kondensat bagian negara kepada PT TPPI tanpa diikat kontrak dan tanpa jaminan pembayaran. Hal itu bertentangan dengan Pasal 100 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.
     
    Penunjukan langsung PT TPPI sebagai penjual kondensat bagian negara tidak melibatkan Tim Penunjukan Penjual Minyak Mentah atau Kondensat bagian negara. Dengan kata lain, tidak pernah dilakukan proses kajian dan analisa.
     
    Sehingga penunjukan PT TPPI sebagai penjual kondensat bagian negara tidak melalui lelang terbatas. PT TPPI tidak pernah mengirim formulir atau penawaran dan PT TPPI tidak menyerahkan jaminan berupa Open Credit/Irrevocable LC.
     
    Raden dan Djoko disebut menyerahkan kondensat bagian negara kepada PT TPPI dari kilang Senipah, kilang Bontang Return Condensate (BRC), dan kilang Arun tanpa dibuatkan kontrak kerja sama. Perjanjian itu juga tanpa jaminan pembayaran.
     



    (ALB)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id