Ekonom Sarankan Adanya Perencanaan untuk Lepas dari Kemiskinan Aceh

    Antara - 22 Februari 2021 20:12 WIB
    Ekonom Sarankan Adanya Perencanaan untuk Lepas dari Kemiskinan Aceh
    Aceh. Foto ; AFP.
    Banda Aceh: Pakar ekonomi dari Universitas Syiah Kuala (USK) Muhammad Nasir menyarankan adanya perencanaan yang memadai antara pemangku kepentingan terkait agar Provinsi NAD bisa lepas dari status sebagai daerah termiskin se-Sumatra.

    "Perlu adanya perencanaan komprehensif dengan melibatkan banyak pihak termasuk pakar kemiskinan (akademisi), dunia usaha, dan stakeholder lainnya," kata Nasir, dikutip dari Antara, Senin, 22 Februari 2021.

    Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh merilis data bahwa Aceh menempati posisi termiskin di Sumatera dengan jumlah penduduk miskin pada September 2020 mencapai 833.910 orang atau 15,43 persen.

    Nasir mengatakan upaya yang bisa dilakukan Pemerintah Aceh untuk menurunkan angka kemiskinan adalah dengan mengupayakan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) setiap tahunnya tepat waktu, agar realisasinya lebih optimal.

    Kemudian, ia menambahkan, Pemerintah Aceh perlu meningkatkan efisiensi belanja daerah dengan memprioritaskan pada program peningkatan kesejahteraan masyarakat.

    Selain itu, menurut Nasir, diperlukan adanya penguatan dan sinergi antara lembaga eksekutif dengan legislatif Aceh dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan.

    "Terakhir, perlu memperluas akses permodalan bagi UMKM dengan melibatkan bank/lembaga keuangan milik daerah serta lembaga keuangan lainnya di Aceh," ujar alumnus Georgia State University, Amerika Serikat itu.

    Nasir menilai posisi Aceh sebagai provinsi termiskin harus menjadi perhatian pemerhati masalah kemiskinan dan masyarakat, karena Aceh merupakan daerah khusus yang memiliki dana Otonomi Khusus (Otsus) yang jumlahnya mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya.

    "Seharusnya keberadaan dana Otsus bisa mengurangi tingkat kemiskinan di Aceh secara berkelanjutan. Namun tren penurunan kemiskinan di Aceh menunjukkan kurva yang mendatar (flat) atau melambat. Sementara di sisi lain, tambahan dana Otsus setiap tahunnya signifikan," katanya.

    Berdasarkan data Bappeda Aceh, alokasi dana Otsus sejak 2004 didominasi untuk pembiayaan infrastruktur, disusul sektor pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi. Namun, terjadi perubahan sejak beberapa tahun belakangan ini.

    "Pada 2018 dan 2019, alokasi dana Otsus Aceh untuk pemberdayaan ekonomi sudah menjadi prioritas kedua setelah infrastruktur," ujar Nasir.

    Lulusan program doktor University of Bonn Jerman ini menyatakan alokasi dana Otsus Aceh seharusnya bisa memberikan manfaat ekonomi dalam jangka panjang (long-run) seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

    Selain itu, dana Otsus juga dapat memberikan manfaat segera atau dalam jangka pendek (short-run) seperti pemberdayaan ekonomi, pengentasan kemiskinan, sosial, serta keistimewaan Aceh.

    Oleh karena itu, jika melihat lambatnya penurunan kemiskinan di Aceh, maka alokasi anggaran harus segera diprioritaskan pada program jangka pendek (short-run) dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat.

    "Ditambah lagi dalam kondisi pandemi covid-19 saat ini, income security masyarakat dan kondisi dunia usaha perlu menjadi perhatian khusus Pemerintah Aceh," kata Nasir.

    Dalam kesempatan ini, Nasir menyarankan, dalam proses perencanaan daerah, masing-masing SKPA (Satuan Kerja Perangkat Aceh) dan juga di kabupaten/kota se-Aceh tidak boleh mengedepankan program sendiri saja.

    Untuk itu, ia mengingatkan perlunya sinergi pada indikator penurunan kemiskinan dan perbaikan variabel ekonomi makro lainnya termasuk upaya menurunkan angka pengangguran.

    Secara keseluruhan, Nasir menilai Pemerintah Aceh perlu menjalankan program prioritas jika ingin menurunkan kemiskinan dan membawa Aceh pada posisi tingkat kemiskinan rendah baik di Sumatera atau secara peringkat nasional.

    Nasir mengharapkan penyelesaian permasalahan kemiskinan ini harus dipetakan (mapping) terlebih dahulu, sehingga kebijakan yang dijalankan tidak hanya secara makro saja.

    "Perlu kebijakan berdasarkan karakteristik kemiskinan seperti demografi, geografis, kelompok pekerjaan, dan karakteristik lainnya. Serta langkah spesifik dalam meningkatkan pendapatan kelompok pekerjaan yang rentan terhadap kehilangan pendapatan," kata dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) USK itu.


    (SAW)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id