Pemerintah Diminta Tunda Kenaikan Cukai Rokok hingga Industri Pulih

    Eko Nordiansyah - 23 Oktober 2020 20:08 WIB
    Pemerintah Diminta Tunda Kenaikan Cukai Rokok hingga Industri Pulih
    Ilustrasi industri rokok - - Foto: MI/ Panca Syurkani
    Jakarta: Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) meminta pemerintah menunda rencana kenaikan cukai tembakau pada tahun depan. Pengusaha berharap kenaikan cukai dapat ditunda hingga industri rokok kembali pulih.

    "Jangan sampai dihantam lagi dengan kenaikan cukai yang tinggi. Buat kami, kalau benar naik 19 persen (cukai hasil tembakau) itu tinggi sekali, sangat berat," kata Ketua Gaprindo Muhaimin Moefti kepada wartawan di Jakarta, Jumat, 23 Oktober 2020.

    Ia mengungkapkan saat ini industri hasil tembakau (IHT) sudah tertekan akibat himpitan krisis ekonomi karena pandemi covid-19. IHT juga menanggung  beban kenaikan cukai 23 persen, serta ketentuan minimum harga jual eceran (HJE) yang naik 35 persen tahun ini.

    Untuk itu, besaran kenaikan tarif CHT yang beredar saat ini dinilai tidak memberikan waktu bagi pelaku industri untuk memperbaiki iklim bisnisnya. Muhaimin menyebut jika tarif cukai harus dinaikkan, harapannya kenaikan tidak lebih dari 10 persen.

    "Kasih kami kesempatan untuk recovery lah. Kalau mau ada kenaikan ya yang wajar, sesuai dengan inflasi. Kalau pun naik jangan sampai 10 persen, enam persen misalnya," ungkapnya.

    Deflasi yang terjadi selama tiga bulan berturut-turut ditambah dengan kontraksi pertumbuhan ekonomi membuktikan dampak negatif pandemi covid-19. Untuk itu, ia meminta pemerintah memberikan relaksasi bagi IHT untuk ‘sembuh’ dari kenaikan cukai tahun lalu dan juga pelemahan ekonomi saat ini.

    Meskipun IHT telah mendapatkan sejumlah insentif dari pemerintah seperti penundaan pembayaran pita cukai serta izin operasional produksi, namun pembatasan yang berlaku tetap berpengaruh pada penurunan volume produksi dan penjualan.

    Tidak hanya memberatkan dari segi ekonomi, rencana kenaikan tarif CHT juga membayangi sektor ketenagakerjaan di IHT, khususnya pada segmen Sigaret Kretek Tangan (SKT). Apalagi pada 2019, tenaga kerja IHT mencapai 4,28 juta pekerja, ditambah 1,7 juta pekerja di perkebunan tembakau.

    Menurut dia, jumlah ini menempatkan sektor tembakau menjadi sektor kelima terbesar di Tanah Air dalam hal penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan tingginya kontribusi IHT pada penyerapan tenaga kerja, Muhaimin berharap pemerintah dapat memberikan perlindungan lebih pada SKT.

    "Tentunya seperti biasanya ya, SKT kan menggunakan banyak tenaga kerja jadi harus ada perbedaan. Kalau tadi misalnya naik enam persen, SKT enggak perlu naik karena harus lebih dilindungi," pungkas dia.  

    (Des)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id