Keberlanjutan Program PEN Diharap Tingkatkan Daya Beli Masyarakat

    Husen Miftahudin - 04 Januari 2021 14:19 WIB
    Keberlanjutan Program PEN Diharap Tingkatkan Daya Beli Masyarakat
    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Foto: dok. Kemenko Perekonomian.



    Jakarta: Pemerintah telah memutuskan untuk melanjutkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada 2021. Hal ini dilakukan dengan menggelontorkan anggaran sebanyak Rp327,3 triliun yang diharapkan bisa mendongkrak daya beli masyarakat di tengah pandemi covid-19.

    "Tentunya kita berharap bahwa daya beli masyarakat bisa mendukung akselerasi pemulihan ekonomi dan mendorong transformasi ekonomi," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat membuka perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) 2021, Senin, 4 Januari 2021.






    Selain itu melalui Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, pemerintah berharap dapat mengurangi dampak negatif pandemi dari sisi penciptaan lapangan kerja. Kebijakan ini juga dinilai mampu mengakselerasi peningkatan lapangan kerja.

    "Melalui undang-undang ini akan dilakukan reformasi besar yang membuat Indonesia kompetitif agar ease of doing business (kemudahan berbisnis) bisa meningkat," paparnya.

    Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa UU Cipta Kerja juga memberikan kemudahan agar Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dapat berkembang. Salah satunya kemudahan dalam membentuk Perseroan Terbatas (PT).

    Beleid anyar ini tak lagi mensyaratkan untuk menyetor modal minimal sebesar Rp50 juta dan didirikan oleh dua orang. Saat ini, pendirian PT bisa dilakukan sendiri dan modal sesuai dengan kemampuan.

    "Pembentukan PT tidak dibatasi dengan Rp50 juta dan bisa membentuk PT sendirian, sifatnya juga pendaftaran. Dengan demikian bahwa 64 juta sektor informal ini bisa bertransformasi menjadi sektor formal," harap Airlangga.

    Pemerintah juga telah menyiapkan Daftar Prioritas Investasi (DPI) dan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) untuk menangkap peluang investasi. DPI akan memberikan sentimen positif kepada dunia usaha, terkait keterbukaan penanaman modal dengan tetap memperhatikan perlindungan dan pemberdayaan UMKM.

    "Khusus kepada UMKM adalah mereka yang usaha modalnya di bawah Rp10 miliar. Pengusaha besar tentunya kita harapkan bisa bermitra dengan UMKM," tuturnya.

    Lembaga pengelola investasi atau Sovereign Wealth Fund (SWF) juga telah disiapkan oleh pemerintah. Upaya ini untuk memperkuat investasi di industri pasar modal. Terkait hal ini, sudah diterbitkan dua peraturan pemerintah dengan modal yang ditetapkan sebesar Rp75 triliun.

    "Di luar strategi tersebut, pemerintah juga telah mempersiapkan program ketahanan pangan dan program mandatory B30 sehingga dapat mendorong kelapa sawit," tutup Airlangga.

    (DEV)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id