comscore

Harga TBS Terjun Bebas, Petani Tuntut Ini ke Produsen Sawit

Fetry Wuryasti - 27 April 2022 21:37 WIB
Harga TBS Terjun Bebas, Petani Tuntut Ini ke Produsen Sawit
Ilustrasi petani sawit - - Foto: MI/ Briyandobo Hendro
Jakarta: Kebijakan pelarangan ekspor CPO dan bahan baku minyak goreng berdampak pada turunnya harga Tandan Buah Segar (TBS) di berbagai wilayah Indonesia. Penurunan harga tersebut membuat petani sawit di daerah merugi.

"Banyak PKS yang menetapkan penerimaan TBS sampai hari ini, mengingat besok kebijakan pemerintah sudah diberlakukan. Harga TBS di petani juga turun, di kisaran Rp1.500-Rp1.600 per kg. Bahkan ada juga yang dibeli kurang dari Rp1.000 per kg," ujar Ketua DPW SPI Riau Misngadi dari Pekanbaru, 27 April 2022.
Hal serupa juga terjadi di Sumatera Utara. Ketua DPW SPI Sumatera Utara Zubaidah mengatakan penurunan harga TBS cukup signifikan.

“Di Asahan, harga TBS berada di kisaran Rp1.500-Rp1.800 per kg. Penurunannya signifikan sekali mengingat di bulan-bulan sebelumnya, harga TBS cukup tinggi,” kata Zubaidah.

Upaya untuk mengontrol harga TBS di tingkat petani terus dilakukan oleh pemerintah. Sebelumnya, pemerintah melalui Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebutkan kebijakan pelarangan ekspor bahan baku minyak goreng terbatas pada produk turunan kelapa sawit tertentu saja, yaitu berbentuk refined, bleached, deodorized (RBD Palm Olein). Sehingga diharapkan perusahaan tetap membeli TBS dari petani sesuai dengan harga yang wajar.

Dengan terbitnya Surat Edaran Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, pembelian TBS sudah diatur berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 1 tahun 2018, sehingga tidak dibenarkan untuk membeli TBS di bawah harga yang telah ditetapkan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum SPI Henry Saragih, menegaskan dinamika ini seharusnya tidak terjadi apabila pihak perusahaan maupun korporasi sawit berlaku patuh dan mengikuti kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

“Kasus mengenai menurunnya harga TBS di tingkat petani, ini sebenarnya sudah diperinci pemerintah bahwa yang dilarang ekspor adalah RBD Palm Olein, bukan CPO. Selain itu sudah diatur juga pedoman untuk pembelian harga TBS sesuai dengan wilayahnya masing-masing, sehingga tercipta keadilan harga. Masalahnya peraturan ini lagi-lagi tidak dipatuhi,” kata Henry dalam konferensi pers, Rabu, 27 April 2022.

(Des)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id