Pemerintah Minta Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Lebih Inovatif

    Annisa ayu artanti - 09 November 2020 19:30 WIB
    Pemerintah Minta Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Lebih Inovatif
    Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. Foto : Medcom/Irfan.
    Jakarta: Pemerintah meminta Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) lebih inovatif dalam melakukan usaha perluasan penempatan pekerja.

    Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan demikian lantaran dari 324 perusahaan yang memiliki Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) masih ada beberapa perusahaan yang tidak melakukan penempatan pekerja.

    "Saya minta kepada saudara agar dapat lebih inovatif dan kreatif dalam melakukan perluasan usaha penempatan. Tidak hanya untuk satu wilayah tertentu, tetapi juga mampu mencari peluang pasar kerja bagai PMI di wilayah lainnya, seperti ke wilayah Eropa dan Amerika," kata Ida dalam Rakor Evaluasi Kinerja Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), Senin, 9 November 2020.

    Mengacu pada data lima tahun terakhir sebanyak 86 P3MI yang dapat menempatkan pekerja di atas 4.000 PMI. Kemudian sebanyak 72 P3MI mampu menempatkan 2.000 hingga 4.000 PMI. Sementara ada 40 P3MI yang tidak menempatkan sama sekali.

    Ida memahami kondisi tersebut karena setiap P3MI dalam memulai usahanya memiliki latar belakang berbeda-beda. Ada murni karena profesionalisme bisnis dan ada pula karena kedekatan emosional dengan mitra usaha maupun pengguna di negara penempatan. Oleh karena itu, pemerintah menekankan agar P3MI untuk lebih inovatif untuk melebarkan usaha.

    Ida pun berpesan agar P3MI untuk bekerja sebaik-baiknya dan profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab medeamanah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI).

    "Meski memiliki kemampuan berbeda-beda dalam menempatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI), saya minta semua P3MI wajib meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan roda usahanya," ujarnya.

    Di sisi lain, Ida juga menyampaikan, pemerintah akan mempercepat penyelesaian aturan turunan dari UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

    Saat ini masih ada dua Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yakni RPP Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan RPP Penempatan dan Perlindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran serta satu Rancangan Perpres (Rancangan Perpres Tugas dan Wewenang Atase Ketenagakerjaan) yang tengah digodok.

    (SAW)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id