Rencana Revisi UU BPK Diprotes

    Angga Bratadharma - 20 November 2020 15:45 WIB
    Rencana Revisi UU BPK Diprotes
    Ilustrasi. FOTO: MI/MOHAMAD IRFAN
    Jakarta: Rencana revisi Undang-Undang (UU) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terus menuai protes. Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menduga agenda revisi ini dilakukan secara diam-diam tanpa melalui proses legislasi yang baik dan benar.

    "Saya melihat, agenda revisi UU BPK secara diam-diam ini lebih condong untuk mengamankan kepentingan elit semata. Sementara kepentingan rakyat justru dipinggirkan," klaim Peneliti Formappi Lucius Karus, dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 20 November 2020.

    Menurut Lucius usulan revisi UU BPK ini akan semakin merusak citra DPR karena DPR akan dianggap konsisten membentuk UU kontroversial yang justru menjadi biang kekacauan tata kelola pemerintahan. Dalam konteks ini, Lucius menentang keras revisi UU BPK.

    "Sudah beberapa UU disahkan DPR periode ini yang kehadirannya selalu disambut kontroversi. Kontroversi lebih karena RUU yang disahkan DPR dinilai tidak berpihak kepada kepentingan rakyat," ucapnya.

    Menurutnya jika ingin merevisi UU BPK maka DPR harus melakukan proses sejak awal dengan membuka ruang diskusi untuk melihat persoalan-persoalan terkait kelembagaan BPK. Persoalan-persoalan itu harus disepakati terlebih dahulu sebelum memutuskan bagaimana pengaturan yang tepat.

    "Dan karena sudah ada fenomena UU BPK mau direvisi atas inisiatif sepihak BPK dan dilakukan diam-diam, saya kira sudah harus ditolak sejak awal niat itu," tegasnya.

    Di sisi lain, BPK terus memaksimalkan fungsi dan tugasnya. Paling baru, BPK mengungkapkan adanya 7.868 temuan yang memuat 13.567 permasalahan tata kelola keuangan negara sebesar Rp8,97 triliun. BPK memberikan 21.425 rekomendasi atas hasil pemeriksaan pada semester I-2020.
     
    Hal ini diungkapkan dalam buku Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I-2020 yang diserahkan Ketua BPK Agung Firman Sampurna kepada Presiden Joko Widodo. Dalam ikhtisar tersebut, dijelaskan bahwa 21.425 rekomendasi diberikan atas permasalahan yang dimuat dalam temuan hasil pemeriksaan BPK pada semester I-2020.
     
    Permasalahan yang ditemukan BPK meliputi 6.713 atau 50 persen permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern dan 6.702 atau 49 persen permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp8,28 triliun, serta 152 atau satu persen permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebesar Rp692,05 miliar.
     
    "Atas permasalahan tersebut, BPK memberikan rekomendasi antara lain kepada Pimpinan entitas terkait agar menarik kelebihan pembayaran atau menetapkan dan memungut kekurangan penerimaan serta menyetorkannya ke kas negara/daerah/perusahaan," kata Agung.
     
    Selain itu, BUMN/anak perusahaan selaku operator agar melakukan koreksi atas subsidi/Kewajiban Pelayanan Publik dan dana kompensasi 2019 sebesar Rp4,77 triliun. Sementara kepada dua Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) terkait agar melakukan koreksi pembebanan cost recovery sebesar Rp26,61 miliar dan USD52,47 juta atau seluruhnya sebesar Rp777,14 miliar.
     
    Rekomendasi juga diberikan kepada Direktur Jenderal Pajak agar memutakhirkan sistem informasi dalam memastikan validitas data Piutang Pajak dan Penyisihan atas Piutang Pajak, serta memastikan Piutang PBB yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak.
     
    "Kepada Menteri Keuangan bersama dengan Menteri BUMN selaku Pemegang Saham agar mengukur kewajiban Pemerintah sebagai pengendali PT ASABRI (Persero) dan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang timbul sebagai pelaksanaan Pasal 15 UU Nomor 40 Tahun 2014," pungkas dia.

    (ABD)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id