Hiswana Migas NTB Minta Aparat Awasi Penyelewengan Solar Bersubsidi

    Antara - 27 Juni 2021 15:25 WIB
    Hiswana Migas NTB Minta Aparat Awasi Penyelewengan Solar Bersubsidi
    Ilustrasi BBM Solar. Foto : Mi/Panca Syaukarni.



    Mataram: Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Nusa Tenggara Barat meminta aparat penegak hukum mengawasi adanya indikasi penjualan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar untuk kebutuhan industri.

    "Saya minta aparat penegak hukum turun ke lapangan kalau ada indikasi permainan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU)," kata Ketua Hiswana Migas NTB Komang Mahendra Gandi dikutip dari Antara, Minggu, 27 Juni 2021.

     



    Menurut dia, ada moral hazard yang bisa muncul dari penyaluran solar bersubsidi melalui SPBU. Namun, pihaknya memiliki keterbatasan sumber daya manusia untuk melakukan pengawasan.

    Gandi juga mengakui bahwa pihaknya dalam beberapa hari terakhir banyak mendapatkan pengaduan dari masyarakat, termasuk informasi dari media massa tentang antrean panjang kendaraan yang akan mengisi solar di SPBU.

    "Memang ada antrean kendaraan di SPBU, tapi sporadis. Kalau di Kota Mataram, relatif aman, yang di pinggiran kota, seperti di SPBU Bengkel, memang terjadi antrean," ujarnya.

    Ia mengatakan sebagai lembaga yang diberi kepercayaan oleh pemerintah, Hiswana Migas tetap berkomitmen mendukung agar penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi tepat sasaran.

    Namun, upaya pengawasan di lapangan harus melibatkan semua pihak terkait, termasuk juga instansi di pemerintah daerah yang berwenang mengeluarkan rekomendasi pembelian bahan bakar minyak menggunakan jeriken.

    Hiswana Migas sudah meminta seluruh anggota yang mengelola SPBU agar memverifikasi secara detail surat rekomendasi yang dibawa oleh warga ketika membeli bahan bakar minyak menggunakan jeriken.

    "Pemerintah daerah juga harus turun memantau SPBU. Sebab, disinyalir pembelian solar bersubsidi menggunakan jeriken lari ke industri," kata Gandi.

    Sales Area Manager Pertamina Marketing Operation Region (MOR) V wilayah NTB, Mahfud Nadyo, juga meminta agar pengawasan terhadap pembelian bahan bakar minyak bersubsidi menggunakan surat rekomendasi semakin diperketat.

    "Kalau pembelian pakai jeriken, pintu pengawasan ada di pihak SPBU," katanya.


    (SAW)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id