Masyarakat Mampu Diimbau Tidak Pakai 'Gas Melon'

    Ade Hapsari Lestarini - 05 Agustus 2020 17:50 WIB
    Masyarakat Mampu Diimbau Tidak Pakai 'Gas Melon'
    Gas elpiji ukuran 3 kilogram Pertamina. Foto: dok Pertamina.



    Jakarta: Penggunaan gas elpiji 3 kilogram (kg) bagi kelompok masyarakat tidak mampu alias miskin masih banyak digunakan masyarakat mampu. Sehingga kuota gas elpiji 3 kg pun kerap terjadi kelangkaan.

    "Masyarakat mampu, masih banyak kedapatan mengunakan elpiji ukuran tiga kg. Ini juga terjadi karena disparitas harga dengan elpiji nonsubsidi yang masih besar," ujar Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan dalam keterangan resminya, Rabu, 5 Agustus 2020.






    Menurut dia jika kelompok masyarakat mampu masih bandel menggunakan gas elpiji tiga kg, maka bisa dipastikan kuota yang ditetapkan oleh BPH Migas akan jebol. Bahkan memberatkan PT Pertamina (Persero) dan keuangan negara.

    "Setiap kali over, maka ini menjadi tanggungan Pertamina. Sementara ketika kuota jebol dan terpaksa ditambah oleh Pertamina, belum tentu juga diganti pemerintah karena masih perlu dihitung selisihnya dan tergantung audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan)," jelas dia.

    Maka dari itu, Dirinya masyarakat diharap tidak panik apabila terjadi kelangkaan gas elpiji ukuran tiga kg, karena Pertamina dinilai selalu bergerak cepat jika terjadi kelangkaan. Meski begitu, ia mendorong masyarakat beralih ke produk-produk gas lain milik Pertamina terutama nonsubsidi.

    "Pertamina saya kira pasti sigap dengan melakukan operasi pasar untuk daerah yang terjadi kelangkaan sampai kondisi normal kembali," ujar dia.

    Dia memperkirakan jika beban supsidi naik terus, akan menyebabkan beban kekuangan negara bisa terganggu. Apalagi, ditambah saat ini 70 persen elpiji masih impor. Jika subsidi terus, maka defisit transaksi berjalan akan semakin tinggi.

    "Perlu ada kebijakan dalam mengendalikan elpiji 3 kg, salah satunya adalah distribusi tertutup. Ini lebih jelas asalkan datanya beneran tepat sasaran. Jangan sampai ada kesalahan data," ungkap dia.

    Sementara itu ekonom yang juga dosen Perbanas Piter Abdullah menilai diperlukan pengaturan lebih terperinci dalam distribusi gas subsidi. Bisa dilakukan perubahan pola seperti subsidi gas tiga kg dihilangkan kemudian diberikan bantuan langsung kepada kelompok miskin.

    Jika dilakukan pengetatan, distribusi lebih tertutup, sehingga hanya akan memunculkan kegaduhan lain yang tidak perlu. Dia mengatakan, tidak tepat sasarannya elpiji tiga kg akan menyebabkan kelangkaan, kelompok masyarakat yang seharusnya mendapat hak dan membutuhkan gas subsidi, seperti kelompok masyarakat miskin, justru dirugikan.

    Piter menyarakan pemerintah mengganti pola dalam mendistribuskan gas elpiji ukuran tiga kg. "Lebih mudah mengganti polanya menjadi bantuan langsung tunai kepada masyarakat miskin, sementara subsidi gas tiga kg ditiadakan," kata dia.

    (AHL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id