KKP Diminta Perkuat Koordinasi Benahi Ekspor Benih Lobster

    Husen Miftahudin - 25 Juni 2020 18:58 WIB
    KKP Diminta Perkuat Koordinasi Benahi Ekspor Benih Lobster
    Ilustrasi. Foto: Antara/Aditya Pradana P
    Jakarta: Akademisi bidang pertahanan Hamzah Zaelani Marie meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) segera menuntaskan persoalan birokrasi yang menghambat jalannya kebijakan ekspor benih lobster. Rumitnya birokrasi dalam kebijakan tersebut dinilai merugikan nelayan dan investasi.

    "KKP harus bergerak cepat dalam mengeksekusi kebijakan yang sudah dibuat. KKP harus dapat memperkuat koordinasi dengan provinsi dan kabupaten sehingga semua kendala yang terjadi di lapangan bisa diselesaikan dan kebijakan ekspor benih lobster tidak sekadar di atas kertas," ujar Hamzah dalam keterangan yang diterima Medcom.id di Jakarta, Kamis, 25 Juni 2020.

    Hamzah menyoroti birokrasi alur pendaftaran nelayan yang berbelit. Misalnya pendaftaran binaan nelayan perusahaan ke dinas provinsi, kemudian provinsi melakukan rekap dan koordinasi dengan kabupaten untuk verifikasi. Selanjutnya memberikan usulan ke Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) KKP.

    Lalu DJPT mengesahkan nelayan menjadi nelayan yang legal dan terdaftar untuk menangkap benih lobster, dan mengirimkan usulan kembali ke provinsi untuk disosialisasikan ke kabupaten.

    "Alur yang berbelit tersebut kemudian diperparah dengan lemahnya birokrasi dan lambatnya koordinasi antara KKP pusat, provinsi, dan kabupaten sehingga memakan waktu mingguan dalam proses penetapan nelayan, dan masih belum selesai karena birokrasi yang rumit," ketus Hamzah.

    Selain merugikan nelayan, birokrasi yang rumit tersebut juga menghambat iklim investasi di sektor kelautan dan perikanan. "Jelas ini sangat merugikan. Seharusnya upaya-upaya ekspor didukung mengingat kita tengah mengalami defisit neraca perdagangan," tutur dia.

    Kebijakan ekspor benih lobster juga mendapatkan sorotan tajam dari anggota Komisi IV DPR Andi Akmal Pasluddin. Pihaknya akan menggunakan hak untuk mengawasi ekspor benih lobster.

    Menurut Andi, kebijakan ekspor benih lobster harus dalam pengawasan mengingat belum mempunyai peraturan turunan yang memadai. Andi meminta keterlibatan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk mengawasi ekspor benih lobster agar tidak hanya menguntungkan pihak tertentu. "Jangan sampai perusahaan itu bertindak seperti monopoli," tukas Andi.

    Sementara itu, Komisioner KPPU Guntur Saragih mengatakan pihaknya bisa saja mengusut adanya dugaan diskriminasi terhadap proses izin untuk ekspor benih lobster.

    Guntur menegaskan, praktik monopoli harus dihindari karena tidak memberikan kesempatan yang adil kepada para pelaku usaha untuk bersaing secara sehat. "KPPU dapat melakukan penyelidikan, baik melalui laporan maupun inisiatif," ucapnya.

    Sebelumnya, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 12 Tahun 2020 mengizinkan ekspor benih lobster. Meski demikian, belum ada regulasi turunan mengenai kebijakan ekspor produk perikanan tersebut, termasuk mengenai tata cara pemungutan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

    Namun, dua perusahaan telah melakukan ekspor 97.500 benih lobster yang erdiri atas tujuh koli melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Vietnam.



    (DEV)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id