BKPM Bantah KIT Batang hanya untuk Investor Asing

    Eko Nordiansyah - 30 Juli 2020 20:58 WIB
    BKPM Bantah KIT Batang hanya untuk Investor Asing
    Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. FOTO: MI/Ramdani
    Jakarta: Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) membantah pembangunan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, Jawa Tengah hanya diperuntukan bagi investor asing saja. Di kawasan tersebut, bahkan pemerintah menyediakan lahan khusus Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

    "Jadi ini enggak benar kalau ini untuk asing. Siapapun pengusaha dalam negeri mau bangun investasi datang ke BUMN, kami fasilitasi. Karpet merah kami juga persiapkan untuk perusahaan dalam negeri dan UMKM," kata Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam wawancara Indonesia Bicara di Jakarta, Kamis, 30 Juli 2020.

    Pada lahan seluas 450 hektare (ha) tersebut, ada 25 ha yang dikhususkan bagi pelaku UMKM. Bahlil menyebut, pemerintah ingin adanya KIT bisa membangkitkan perekonomian di daerah tersebut sehingga lahir pengusaha baik yang berskala besar, menengah, ataupun kecil.

    Sementara itu, terkait keterlibatan BUMN dalam proyek ini dimaksudkan agar pengelolaan kawasan bisa dikendalikan pemerintah. Pasalnya jika swasta ikut masuk, dikhawatirkan terjadi kenaikan harga tanah yang justru membuat investor enggan berinvestasi di sana.

    "Kalau kawasan industri dikelola oleh swasta dan dibeli oleh swasta, pemerintah susah melakukan penetrasi secara hukum tentang harga. Kenapa? Karena itu harga pasar yang mereka siapkan sendiri. Apalagi tidak ada support pemerintah terhadap infrastrukturnya," jelas dia.

    Bahlil menambahkan, tak salah jika pengembang swasta mematok harga tanah dengan mengikuti harga pasar. Hanya saja hal ini menimbulkan persaingan yang tidak sehat, karena investor akan lari ke negara lain yang punya biaya lebih murah.

    Selain itu, Bahlil berharap Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja bisa menciptakan keadilan mengenai harga tanah bagi kawasan industri. Sebab dalam RUU ini terdapat reformasi regulasi harga tanah untuk kawasan industri, kawasan ekonomi khusus (KEK) maupun Proyek Strategis Nasional (PSN).

    "Makanya di dalam UU Omnibus Law ini juga ada pengadaan lahan untuk KEK, proyek strategis nasional, itu kalau dibutuhkan yang diusulkan oleh BUMD, BUMN, pemda, pemerintah pusat, itu akan diambil dengan harga yang murah dan proporsional. Agar itu bisa dijual dalam konteks dipasarkan untuk investor yang datang," pungkasnya.

    (DEV)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id