BPK Kritik Pengawasan OJK ke Perbankan

    Husen Miftahudin - 11 Mei 2020 21:43 WIB
    BPK Kritik Pengawasan OJK ke Perbankan
    Bank Bukopin slaah satu bank yang dalam pengawasan OJK. Foto : MI/Atet Dwi Permata.
    Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengkritik pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap sejumlah bank umum yang tak sesuai ketentuan. Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II-2019, BPK menyatakan pengawasan OJK kepada tujuh bank tidak sepenuhnya sesuai ketentuan.

    Ketujuh bank tersebut yakni PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN, PT Bank Yudha Bhakti Tbk, PT Bank Mayapada Tbk, PT Bank Papua, PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk, PT Bukopin Tbk, dan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.

    "Jadi kita memeriksa OJK dan kemudian kalau ada bank di dalamnya itu adalah sampel, jadi ikut terperiksa di dalamnya. Untuk demikian yang kami soroti adalah proses pengawasannya yang itu kita ungkap," kata Ketua BPK Agung Firman Sampurna dalam workshop media virtual, Senin, 11 Mei 2020.

    Menurutnya, OJK tak perlu mempermasalahkan pengungkapan lemahnya pengawasan oleh BPK tersebut. Sebab hal ini menjadi transparansi BPK dalam memeriksa kinerja kementerian dan lembaga.

    "Pemeriksaan yang kami lakukan terhadap OJK tidak membatasi wewenang kami untuk mengungkap hasilnya kepada publik. Kami mengerti bagaimana menyampaikan hal-hal yang penting ini kepada publik, dan tidak usah dipersoalkan," ketusnya.

    Apalagi, lanjut dia, sebagian besar bank-bank tersebut tidak melakukan komplain terhadap pengawasan yang dilakukan BPK. Mereka justru mengakui adanya permasalah itu, dan menindaklanjuti action plan atau rekomendasi dari BPK.

    "Pemeriksaan ini kan 2019, sebagian dari hasil pemeriksaan itu sudah ditindaklanjuti. Apakah kami boleh mengungkapkan nama audited? Biasa-biasa saja. Namanya juga pemeriksaan, yang diperiksa kan jelas dan ada. Masa yang diperiksa izin yang enggak jelas siapa," ucap Agung.

    Untuk itu dia meminta OJK melaksanakan dan mengajak perbankan yang diaudit melakukan rekomendasi BPK. Dengan langkah tersebut, akuntabilitas ke depan bisa semakin baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

    "Jadi pengelolaan keuangan negara itu direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dipertanggaungjawabkan, diperiksa, dan kemudian dipantau tindak lanjut hasil pemeriksaannya tersebut. Dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pejabat pengelola keuangan negara untuk memeriksa hasil tindak lanjut tersebut. Tidak hanya konteks patuh terhadap ketentuan perundang-undangan, tetapi juga dalam rangka meningaktkan akuntabilitas dan kinerja," tegas Agung.

    Dalam IHPS II-2019, BPK menemukan bahwa OJK tidak sepenuhnya melakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan terhadap penggunaan Fasilitas Kredit Modal Kerja Debitur Inti pada BTN, permasalahan hapus buku kredit di Bank Yudha Bhakti (BYB), dan pemberian kredit yang tidak sesuai dengan prinsip kehatian-hatian, serta penetapan kelulusan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (PKK) seorang direksi yang tidak mempertimbangkan pelanggaran penandatanganan kredit di Bank Mayapada.

    Selain itu, underlying transaction terkait dengan aliran dana dari rekening debitur menjadi deposito atas nama Komisaris Utama Bank Mayapada, serta perubahan tingkat kolektabilitas kredit di Bank Papua.

    Selanjutnya, pengawas Bank Pembangunan Daerah Banten (Bank Banten), Bank Bukopin, dan Bank Muamalat Indonesia (BMI), tidak merekomendasikan untuk melakukan koreksi atas nonperforming loan (NPL), Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), dan/atau Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sesuai dengan hasil pemeriksaan 2018.

    Hal tersebut antara lain mengakibatkan penyimpangan ketentuan pada pemberian kredit di BTN tidak dapat dideteksi OJK. Status pengawasan Bank Bukopin per 31 Desember 2017, Bank Banten periode Desember 2018, dan BMI setelah 2019 tidak mencerminkan kondisi terkini.

    Lalu, kesulitan permodalan pada Bank Banten, Bank Bukopin, dan BMI tidak jelas waktu penyelesaiannya. Penyelesaian pelanggaran Batas Minimum Pemberian Kredit (BMPK) BYB tidak sesuai dengan komitmen bank berdasarkan hasil pemeriksaan OJK, dan terdapat risiko pelanggaran ketentuan atas kredit yang dilakukan hapus buku.

    Indikasi pelanggaran BMPK Bank Mayapada belum dapat dipastikan keterjadiannya. Selain itu, kondisi NPL dan laba belum dapat diselesaikan, serta terdapat perjanjian kredit ditandatangani oleh pihak yang tidak berwenang. Indikasi dugaan fraud perubahan data core banking di Bank Papua tidak dapat terselesaikan dengan tuntas, dan berpotensi akan terulang kembali di masa yang akan datang.

    Maka dari itu, BPK merekomendasikan Ketua Dewan Komisioner OJK memerintahkan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan agar menyusun kebijakan tata kelola terkait dengan kondisi bank yang dapat memperoleh pengecualian dalam penerapan kewajiban pembentukan CKPN/Penyisihan Penghapusan Aset (PPA) antara lain meliputi kriteria, batas waktu, dan kewenangan dalam pengambilan keputusan, serta menyempurnakan ketentuan terkait dengan penyusunan Know Your Bank (KYB).

    Lalu, menginstruksikan kepada Deputi Komisioner Pengawas Perbankan III dan IV untuk menyusun mekanisme quality control dan quality assurance secara berjenjang dalam rangka koordinasi penyelesaian permasalahan bank.

    Memerintahkan pengawas secara berjenjang untuk melakukan pemeriksaan khusus/investigasi atas permasalahan terkait fasilitas kredit kepada PT BIM dan PT PPA di BTN, hapus buku kredit BYB, seluruh permasalahan di Bank Mayapada, serta penyelesaian action plan, indikasi fraud perubahan data core banking dan teknologi informasi di Bank Papua, dan selanjutnya menyampaikan laporan kepada BPK.

    Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso sebelumnya menyampaikan pengawasan yang dilakukan OJK melihat dari berbagai aspek, khususnya dari penanganan permasalahan yang sudah dan ada tahapan prosedur yang mesti dilalui. Menurutnya dalam perkembangannya terkadang memerlukan waktu atas dinamika keterlibatan berbagai pihak, baik dari internal maupun eksternal bank.

    Misalnya, kepada auditor, OJK secara terbuka menyampaikan data, informasi, dan penjelasan detail. Sementara IHPS bersifat terbatas sehingga tidak bisa dijadikan tolok ukur terhadap pengawasan OJK terhadap bank secara menyeluruh.



    (SAW)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id