comscore

Kebijakan Intensifikasi Dorong Peningkatan Produktivitas Pangan

Fetry Wuryasti - 13 April 2022 16:29 WIB
Kebijakan Intensifikasi Dorong Peningkatan Produktivitas Pangan
Ilustrasi lahan pertanian - - Foto: dok Kementan
Jakarta: Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Aditya Alta menyebut kebijakan intensifikasi dapat mendorong peningkatan produktivitas pangan melalui pemanfaatan lahan yang tersedia dan memaksimalkan penggunaan input pertanian berkualitas.

"Alih-alih menambah areal tanam baru (ekstensifikasi), arah kebijakan yang lebih mendesak untuk dilakukan adalah mengoptimalkan lahan yang ada (intensifikasi)," jelasnya, Rabu, 13 April 2022.
Penelitian CIPS memperlihatkan mendesaknya upaya peningkatan produktivitas dapat dilihat dari melandainya produktivitas per hektare beberapa komoditas seperti padi, kedelai, dan bawang dalam beberapa tahun terakhir ini.

"Permasalahan ketimpangan produktivitas antar daerah saja belum dapat diatasi," kata Aditya.
 
Penelitian CIPS juga menunjukkan, produktivitas pertanian padi di Jawa misalnya, mencapai 5,64 ton per hektare atau 23 persen lebih tinggi daripada produktivitas padi di luar Jawa yang 4,58 ton per hektare. Walaupun luas panen padi di luar Jawa mencakup sekitar 50 persen dari luas panen padi nasional, kontribusinya pada produksi padi nasional hanya sebesar 44 persen.
 
Adapun faktor-faktor penentu produktivitas padi di luar Jawa sebagai akses pada irigasi, penggunaan pupuk, dan penerapan pola tanam jajar legowo yang mengatur jarak antar benih.

Potensi hasil pertanian di luar Jawa masih bisa meningkat signifikan jika faktor-faktor ini lebih ditingkatkan dan perluasan lahan bukanlah satu-satunya cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan produktivitas.
 
Selain terbatasnya lahan yang masih memungkinkan untuk dibuka untuk pertanian, pembukaan lahan-lahan pertanian baru juga merupakan solusi yang tidak berkelanjutan karena meningkatkan deforestasi dan mengurangi daya dukung lingkungan.
 
Pemerintah seharusnya fokus pada peningkatan efisiensi lahan yang sudah ada, peningkatan kapasitas petani dan revitalisasi alat pertanian serta pabrik-pabrik yang sudah tua.
 
"UU Cipta Kerja memperbolehkan pengalihfungsian lahan pertanian dengan jaringan pengairan demi kepentingan umum atau proyek strategis nasional. Hal ini dilakukan dengan syarat mempertahankan jaringan pengairan. Namun ini berpotensi memperparah konversi lahan pertanian," jelas Aditya.
 
UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan mengecualikan lahan yang memiliki jaringan pengairan lengkap dari lahan pertanian yang boleh dialihfungsikan.
 
Peningkatan kapasitas petani juga sangat erat kaitannya dengan tingkat efisiensi panen maupun proses pasca panennya, sambung Aditya, dengan menambahkan petani juga menemui beberapa kesulitan mulai dari bibit, pupuk, akses ke modal, lahan kecil yang berimbas pada proses bercocok tanam yang tidak efisien dan juga kapasitas petani yang juga sebagian besar masih belum produktif.

(Des)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id