Menkeu: Perlu Kebijakan Nyata untuk Tangani Isu Ketidaksetaraan Gender

    Eko Nordiansyah - 19 Juni 2021 16:24 WIB
    Menkeu: Perlu Kebijakan Nyata untuk Tangani Isu Ketidaksetaraan Gender
    Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto: Medcom.id/Desi Angriani.



    Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan selama pandemi covid-19, kesetaraan gender sebagai bagian integral dari tujuan pembangunan berkelanjutan, masih belum merata. Apalagi indeks ketimpangan gender Indonesia terus mengalami penurunan sejak 2015 hingga 2019.

    Indeks ketimpangan gender Indonesia turun dari 0,466 pada 2015 menjadi 0,421 pada 2019. Dengan tren penurunan ini, indeks ketimpangan gender Indonesia tergolong masih tinggi, ditambah kesenjangan di banyak aspek baik sektor kesehatan, pendidikan dan dalam pengeluaran per kapita.

     



    "Ketimpangan antara perempuan dan laki-laki juga semakin terlihat akibat covid-19, sebagaimana juga dinyatakan dalam situasi global seperti yang disebutkan sebelumnya, wanita khususnya juga lebih banyak terpapar dalam resesi besar," kata dia dilansir dari laman resmi Kemenkeu, Sabtu, 19 Juni 2021.

    Ia menambahkan, kebijakan yang peka gender dan mendukung partisipasi angkatan kerja perempuan telah menjadi bagian penting dari komitmen Indonesia. Ini tergambar dari beberapa undang-undang dan juga penyelarasan agenda pembangunan nasional dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

    Kementerian Keuangan dalam hal ini juga telah mengembangkan alat analisis untuk perencanaan penganggaran, serta monitoring dan juga evaluasi dalam pelaksanaan program pengarusutamaan gender. Selain itu, jumlah angkatan kerja perempuan juga terus meningkat.

    "Sekitar 39 persen dari jumlah angkatan kerja perempuan meningkat dari 2014 ke 2019 dan sedikit di atas rata-rata global yaitu 38 persen. Indonesia juga  membuat kemajuan pesat dalam mengurangi jumlah kematian ibu akibat melahirkan," ungkapnya.

    Dari sisi perpajakan, beberapa kebijakan yang diambil oleh pemerintah juga telah mendukung perempuan. Dalam undang-undang perpajakan, wanita yang sudah menikah dapat memilih untuk mendapatkan nomor identifikasi pajak atas nama mereka sendiri, sehingga mereka dapat mengajukan perpajakan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri.

    Selain itu, ia menyebut, Kementerian Keuangan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional, serta pemberdayaan perempuan di tingkat korporasi yang sangat mikro. Salah satunya melalui program untuk memberdayakan pembiayaan ultra mikro yang mayoritas pelakunya perempuan.

    "Ini adalah pinjaman kecil yang sangat kecil atau usaha menengah yang sangat kecil. Mayoritas hampir lebih dari 90 persen ini semua untuk wanita dan wanita yang juga bekerja dan rumah mereka sehingga bisnis berbasis rumah ini pasti didukung oleh kebijakan akses pembiayaan ultra-mikro semacam ini," pungkas dia.

    (AHL)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id