UU Ciptaker, Kesempatan Kerja Luas dan Wewenang Pengusaha Besar

    Agus Utantoro - 08 Oktober 2020 18:29 WIB
    UU Ciptaker, Kesempatan Kerja Luas dan Wewenang Pengusaha Besar
    Ilustrasi para pencari kerja. Foto: dok MI.
    Jakarta: Pakar Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) UGM Dr Hempri Suyatna mengatakan kemunculan UU Cipta Kerja yang baru disahkan Senin, 5 Oktober 2020 lalu sebenarnya memberikan dampak positif bagi pembangunan kesejahteraan masyarakat.

    Sebab membuka ruang kemudahan investasi untuk masuk ke Indonesia sehingga mampu membuka lapangan kerja yang lebih luas. Namun di sisi lain, UU ini di beberapa pasal justru memberi manfaat lebih besar kepada pengusaha dibanding para buruh.

    "Jadi ada dua sisi yang perlu kita cermati, dari aspek positif UU ini memang diharapkan mampu memberi kemudahan bagi investasi masuk ke Indonesia yang diharapkan memberikan kemudahan bagi penciptaan lapangan kerja. Namun jika dicermati lebih mendalam UU ini akan lebih cenderung memberi manfaat lebih pada pengusaha dibanding buruh," kata Hempri, Kamis, 8 Oktober 2020.

    Ia sependapat jika UU Cipta Kerja merupakan upaya pemerintah untuk memangkas birokrasi untuk memudahkan iklim investasi di Indonesia. Secara konseptual, katanya, adanya kemudahan usaha  ini diharapkan mampu menarik investor dan membuka kesempatan kerja. Sebab dalam beberapa kasus seringkali muncul keluhan investor soal perizinan yang mungkin berbelit-belit.

    Namun demikian, kemunculan UU ini di tengah masa pandemi global sekarang ini menurut hematnya, waktunya sangat kurang pas di tengah ekonomi dunia lagi mengalami penurunan.  "Menurut saya kurang pas mengingat kondisi perusahaan dan ekonomi dunia yang menurun," katanya.

    Selain itu, banyak juga penolakan dari para buruh dan berbagai kalangan yang melakukan melakukan penolakan ini. "Seharusnya perlu sedikit ditunda sambil memperbaiki beberapa pasal yang menjadi keluhan masyarakat," usulnya.

    Ia berpendapat, selain membuka kemudahan investasi untuk masuk ke Tanah Air untuk membuka lapangan kerja, Pemerintah juga perlu mengeluarkan kebijakan ekonomi yang menopang kehidupan masyarakat.

    "Salah satu kebijakan ekonomi yang perlu diambil adalah mendorong peningkatan perputaran ekonomi di daerah misalnya dengan gerakan bela beli produk lokal," ujarnya.

    Dalam kesempatan itu ia sempat menyinggung, apabila UU ini tetap diterapkan, Hempri menyampaikan bahwa setiap kebijakan ekonomi yang diambil oleh negara harus sesuai dengan amanat konstitusi pasal 33 UUD 1945 dimana investasi-investasi yang masuk haruslah mampu menyejahterakan bukan yang meminggirkan rakyat.

    (AHL)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id