Plus Minus UU Cipta Kerja untuk Sektor Pertanian

    Annisa ayu artanti - 06 Oktober 2020 19:37 WIB
    Plus Minus UU Cipta Kerja untuk Sektor Pertanian
    Ilustrasi sektor pertanian. Foto: MI/Ramdani.
    Jakarta: Head of Research Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta mengatakan pengesahan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja atau Omnibus Law diharapkan mampu memberi dampak positif pada kesejahteraan petani di Tanah Air dan peningkatan produksi pertanian domestik.

    Dia menilai, Undang-Undang Cipta Kerja juga membuka peluang peningkatan foreign direct investment (FDI) di sektor pertanian, seperti di perkebunan, peternakan, dan hortikultura. Sementara hingga saat ini kesejahteraan petani dan efisiensi sektor pertanian di Tanah Air juga masih jauh dari harapan. Padahal, sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang tumbuh positif di masa pandemi covid-19.

    "Sektor pertanian Indonesia menyimpan banyak potensi untuk dikembangkan, baik untuk mendukung kebutuhan domestik maupun mendukung kebutuhan ekspor. Namun masih perlu dilakukan berbagai upaya untuk membantu petani dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan. Masuknya investasi dapat membantu membentuk sektor pertanian yang resilien dan berkelanjutan melalui pendanaan riset dan pengembangan, teknologi, maupun pengembangan kapasitas sumber daya masyarakat," kata Felippa dalam keterangan tertulis, Selasa, 6 Oktober 2020.

    Ia menjelaskan, terbukanya peluang untuk investasi pertanian dapat dilihat dari beberapa perubahan dalam payung hukum baru tersebut, seperti dihapuskannya batasan Penanaman Modal Asing (PMA) di komoditas hortikultura (UU 13 Tahun 2010) yang sebelumnya dibatasi di 30 persen dan juga pada komoditas perkebunan (UU 39 Tahun 2014).

    Selain itu, Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja juga akan mendorong usaha pengolahan hasil perkebunan mendapatkan kemudahan dalam mengakses bahan baku karena penghapusan ketentuan minimal 20 persen bahan baku dari kebun yang diusahakan sendiri. Lalu, pengurusan perizinan dipermudah lewat pemerintah pusat.

    "Perubahan-perubahan ini idealnya disikapi positif oleh para pelaku usaha dan pekerja pertanian di Indonesia karena masuknya investasi akan membuka lapangan pekerjaan, kesempatan untuk mempelajari teknologi dan pengetahuan baru dan juga membuka peluang ekspor," ujarnya.

    Meskipun akan memberi sederetan dampak positif pada sektor pertanian, Felippa tetap merekomendasikan beberapa hal terkait persyaratan lingkungan yang tetap perlu dipastikan oleh pemerintah dari para investor.

    Pertama adalah tetap diperlukannya kriteria untuk analisis dampak lingkungan, analisis dan manajemen risiko bagi hasil pertanian dengan rekayasa genetik, dan sistem tanggap darurat untuk menanggulangi terjadinya kebakaran.

    Selain itu, pemerintah juga tetap perlu memberlakukan adanya denda bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi standar mutu dan persyaratan teknis minimal. Pemberlakuan sanksi bagi pelaku usaha yang membahayakan lingkungan dan kesehatan masyarakat juga tetap diperlukan.

    • Halaman :
    • 1
    • 2
    Read All


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id