Kenaikan Cukai Rokok Dinilai Tak Efektif Tambah Penerimaan Negara

    Husen Miftahudin - 20 November 2020 18:30 WIB
    Kenaikan Cukai Rokok Dinilai Tak Efektif Tambah Penerimaan Negara
    Ilustrasi petani tembakau - - Foto: Medcom
    Jakarta: Forum Masyarakat Industri Rokok Seluruh Indonesia (Formasi) dan Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) menolak rencana kenaikan cukai tembakau untuk 2021. Sebab, rencana kenaikan cukai rokok tidak akan efektif dalam menambah pundi-pundi negara.

    "Semakin cukai rokok naik, harga rokok menjadi semakin tinggi, penjualan rokok juga menjadi semakin susah. Akhirnya yang laku di pasaran adalah rokok-rokok ilegal yang tidak menggunakan label cukai. Akibatnya, penerimaan negara dari sisi cukai juga akan menurun drastis," ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Formasi JP Suhardjo dalam keterangan resminya, Jumat, 20 November 2020.

    Menurut Suhardjo, pemerintah harus mempertimbangkan perlindungan kepada pabrikan menengah kecil sebelum mengeluarkan kebijakan. Jika ada pertimbangan target penerimaan negara, pihaknya tidak memungkiri hal itu. Namun tentu sasarannya bukan rokok saja, ada bidang lain yang bisa dikelola.

    Oleh karena itu, ia meminta agar pabrik rokok yang tetap mempekerjakan para buruhnya diberikan perlindungan. Bukan malah dimatikan lewat kenaikan tarif cukai rokok yang besar setiap tahunnya.


    "Kenaikan tarif cukai memberatkan industri, rokok. Karena itu, idealnya tarif cukai tetap, itu lebih baik. Tidak dinaikkan. Apalagi karena ini masa covid-19,semua kena pengaruhnya, semua sektor lesu. Kalau tarif cukai naik, saya tidak tahu lagi, bisa semakin banyak yang gulung tikar," imbuhnya.

    Hal senada disampaikan Ketua APTI Jawa Barat Suryana. Dia bilang, kenaikan cukai rokok berdampak langsung pada serapan industri terhadap tembakau petani, yang pada akhirnya petani tembakau semakin merugi.

    "Apa artinya cukai rokok naik, harga rokok naik, tapi penjualan menurun? Pendapatan negara tetap turun. Ini yang harus diperhatikan oleh para pejabat di Kementerian Keuangan," ketusnya.


    Ketua APTI Nusa Tenggara Barat (NTB) Sahminudin mengaku sempat berdialog di Kantor Sekretariat Presiden (KSP) pascaaksi penolakan rencana kenaikan cukai rokok di depan Istana Presiden. Dalam pertemuan tersebut pemerintah akan menaikkan cukai rokok setelah pilkada serentak yang diselenggarakan pada Desember 2020.

    Pemerintah menyampaikan bahwa cukai rokok jenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) tidak dinaikan, sementara rokok non SKT akan dinaikkan sebesar 19 persen. Namun demikian Sahminudin menolak dan mengatakan bahwa kebijakan itu tetap tidak akan menolong petani.

    "Para petani tembakau tetap rugi. Sebab, SKT itu pemakaian tembakaunya sangat rendah. Produksi rokok SKT itu hanya sekitar 18 persen dari jumlah rokok yang diproduksi di Tanah Air. Selebihnya rokok Sigaret Kretek Mesin Regular (SKMR) sekitar 44 persen, SKM (Sigaret Kretek Mesin) light 32 persen, sisanya rokok Sigaret Putih Mesin (SPM)," pungkas dia.  

    (Des)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id