Resesi Dianggap Tak Terlalu Buruk Karena Andil Jokowi

    Nur Azizah - 16 November 2020 20:28 WIB
    Resesi Dianggap Tak Terlalu Buruk Karena Andil Jokowi
    Presiden Joko Widodo. Dokumentasi Medcom.id.
    Jakarta: Indonesia memasuki masa resesi akibat pandemi virus korona (covid-19). Namun kondisi tersebut tak perlu dikhawatirkan, sebab perekonomian Indonesia minus 3,4 persen pada kuartal ketiga 2020. Pengamat ekonomi dari Institute Teknologi Bisnis Ahmad Dahlan (ITB AD) Jakarta, Sutia Budi, menyebut Indonesia tak terlalu terpuruk karena andil Presiden Joko Widodo. 

    "Presiden menerapkan parsial lockdown, sehingga ekonomi masyarakat tetap berjalan di sebagian daerah. Begitu pula pemberlakuan protokol kesehatan ketat dan tracking agresif yang mampu menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan," kata Budi melalui keterangan tertulis, Senin, 16 November 2020.

    Menurut dia, perekonomian Indonesia masih tumbuh 2,97 persen di kuartal pertama 2020, meski mengalami kontraksi year on year dibandingkan dengan 2019. Sementara itu, perekonomian Indonesia minus 5,32 persen pada kuartal kedua 2020.

    “Namun kondisi ini juga dialami negara lain, seperti Inggris yang minus 20 persen, India minus 23 persen, Amerika Serikat minus 32,9 persen, serta Singapura minus hingga 42 persen,” kata dia.

    Bank Dunia, kata dia, telah memproyeksikan resesi ekonomi secara global. Diperkirakan pertumbuhan minus 8-9 persen, dan kondisi itu dialami 92,9 persen negara di dunia.

    “Sehingga masih patut disyukuri, ekonomi Indonesia hanya minus 3,4 persen pada kuartal ketiga, sedangkan India pertumbuhan ekonominya minus 23,9 persen, Pakistan turun 12,5 persen, Malaysia minus 17,1 persen, Thailand minus 12,2 persen, dan Singapura minus 12,6 persen,” sebut Budi.

    Baca: RCEP Percepat Pemulihan Ekonomi Indonesia

    Andil Jokowi, kata dia, juga terlihat dari sejumlah kebijakan fiskal dan moneter yang mengadang kemerosotan ekonomi. Misalnya, seperti pengalihan APBN untuk menanggulangi pandemi.

    “Relokasi APBN yang difokuskan pada belanja kesehatan, jaring pengaman sosial, serta pemulihan dunia usaha merupakan langkah brilian," kata dia.

    Pemerintah, ujar Budi, menganggarkan dana hingga Rp695,2 triliun untuk membiayai program pemulihan ekonomi nasional. Termasuk dalam memberikan bantuan Rp2,4 juta rupiah bagi 12 juta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

    Di sisi lain, dia mengingatkan pemerintah terkait pemutusan hubungan kerja (PHK). Presiden Jokowi diminta mencari solusi terkait hal itu. Sebab Kamar Dagang Indonesia (Kadin) menyebut ada 6,4 juta pekerja dirumahkan hingga awal Oktober 2020, sementara itu Kementerian Tenaga Kerja menyatakan ada 3 juta pekerja mengalami PHK periode Maret-Juli 2020.

    “Hal ini berpotensi meningkatkan resiko kerawanan sosial, seperti kriminalitas dan konflik sosial. Semoga melakukan refocusing APBN pada program bantuan sosial bisa mengantisipasi kemungkinan ini,” kata dia.

    (ADN)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id