Sekjen Kemenaker Minta Pejabat Fungsional Miliki Kompetensi Kolaboratif

    M Studio - 07 April 2021 13:11 WIB
    Sekjen Kemenaker Minta Pejabat Fungsional Miliki Kompetensi Kolaboratif
    Sekjen Kemenaker Anwar Sanusi (Foto:Dok.Kemenaker)



    Bogor: Pejabat fungsional di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) diminta bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman karena sifatnya yang mandiri dan lincah. 

    Terlebih pola kerja jabatan fungsional terkait erat dengan era digitalisasi melalui sistem flexible working arrangement dengan regulasi proses bisnis yang sederhana.






    "Meskipun bersifat mandiri, pejabat fungsional juga dituntut untuk bisa memiliki kompetensi kolaboratif dengan jabatan lain sehingga semua bisa bersinergi, bekerja sama dalam sebuah orkestra ketenagakerjaan yang dinamis, produktif dan melayani," kata Sekjen Kemenaker Anwar Sanusi, saat memberikan sambutan Rakor Unit Pembina Jabatan Fungsional bertema Proyeksi Masa Depan Jabatan Fungsional Pasca Penyetaraan dan Inpassing Nasional, di Kota Bogor, Jawa Barat, Senin, 5 April 2021.

    Sekjen Anwar menyatakan dengan kekuatan berjumlah 1904 orang pejabat fungsional pasca penyetaraan dari total 3.669 pegawai Kemenaker, memberikan angin segar upaya percepatan kinerja secara teknis dalam pelaksanaan program kegiatan, mengingat setiap fungsional memiliki target kinerja yang lebih terukur.  

    "Harus kita sadari bersama bahwa sumber daya manusia (SDM) jabatan fungsional yang berkualitas tidak akan bisa bertahan jika dalam pengelolaannya tidak dilaksanakan dengan baik," kata Sekjen Anwar.

    Sekjen Anwar Sanusi menilai untuk menduduki jabatan fungsional dibutuhkan persyaratan keahlian atau kompetensi yang dipersyaratkan oleh jabatan tersebut. Program pengembangan jabatan fungsional telah terencana dan jelas sehingga memudahkan pengembangan karier pegawai. 

    "Begitu juga dengan penilaian kinerja yang rasional melalui tolok ukur yang jelas, hasilnya objektif dan terukur," ujarnya.

    Sekjen mengatakan pihaknya telah mengeluarkan SK Sekjen Nomor 1/0235/KP 0804/3/2021 tentang Unit Pembina Jabatan Fungsional yang memiliki tanggung jawab terhadap pengembangan kompetensi yang rekomendasinya akan didasarkan melalui Human Capital Development Plan yang sedang disusun, Penilaian Angka Kredit dan pembentukan Tim Penilai Instansi Angka Kredit.

    "Tentunya ini membutuhkan koordinasi dan kerja sama Sekjen melalui Biro Organisasi dan SDM Aparatur karena meskipun kita hanya sebagai pengguna, kewajiban tersebut tetap harus dilaksanakan oleh Instansi Pengguna dengan tetap mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Instansi Pembina," kata Sekjen.

    Sekjen tak mengelak bahwa tanggung jawab ini juga semakin besar kepada Unit Teknis Pembina Jabatan Fungsional Ketenagakerjaan yaitu Pengawas Ketenagakerjaan, Mediator Hubungan Industrial, Instruktur, Penguji K3 dan Pengantar Kerja mengingat tuntutan pejabat fungsional Ketenagakerjaan di pusat dan daerah menjadi lebih komplek.

    Dalam kesempatan tersebut, Sekjen menyambut baik pembentukan jabatan fungsional baru Analis Ketenagakerjaan, dan berharap fungsional ini bisa menyajikan data sekaligus rekomendasi kebijakan di bidang Ketenagakerjaan.

    Sementara Kepala Biro SDM Kemnaker Helmiaty Basri mengatakan tujuan Rakor ini adalah memberikan guidence atau pedoman kepada para unit pembina teknis 32 jabatan fungsional di Kemenaker tentang bagaimana Manajemen Karier, Penilaian Angka Kredit serta pembentukan Tim Penilai Instansi sebagaimana tercantum dalam buku pedoman yang telah disusun Biro SDM.

    Rakor tahap 1 ini dihadiri oleh Para Sesditjen/ Itjen/ Badan, dan para Kepala Biro, Pusat dan Direktur di lingkungan Kemnaker yang menjadi Unit Pembina Teknis Jabatan Fungsional yang telah ditunjuk melalui SK Sekjen Nomor 1/ 0235/KP 0804/3/2021 tentang Unit Pembina Jabatan Fungsional serta perwakilan 32 Jabatan Fungsional di Kemenaker yang merupakan koordinator masing-masing Jabatan Fungsional tersebut.

    Rakor Jabatan Fungsional tahap 2 direncanakan bulan Juni 2021 mendatang, dengan fokus pembinaan lima Jabatan Fungsional bidang Ketenagakerjaan yang merupakan Binaan Kemnaker. Yaitu Pengawas Ketenagakerjaan, Mediator Hubungan Industrial, Instruktur, Penguji K3 dan Pengantar Kerja.

    "Kami juga sedang melakukan pembahasan pembentukan Jabatan Fungsional Analis Ketenagakerjaan bekerja sama dengan Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan yang telah mendapat izin prinsip dari Menpan untuk Jabatan fungsional baru tersebut," ujarnya.

    (ROS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id