Pemerintah Tetap Subsidi Peserta BPJS Kesehatan Kelas III

    Eko Nordiansyah - 14 Mei 2020 10:24 WIB
    Pemerintah Tetap Subsidi Peserta BPJS Kesehatan Kelas III
    Ilustrasi. Foto: Antara/Ahus Bebeng
    Jakarta: Pemerintah resmi menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 yang mengatur mengenai penyesuaian besaran iuran peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Dalam ketentuan itu, iuran peserta BPJS Kesehatan dilakukan bertahap hingga 2021.

    Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma'ruf mengatakan kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah menjalankan putusan Mahkamah Agung. Pemerintah tetap memberikan bantuan iuran bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau mandiri dan Bukan Pekerja kelas III.

    "Perlu diketahui juga, Perpres yang baru ini juga telah memenuhi aspirasi masyarakat seperti yang disampaikan wakil-wakil rakyat di DPR RI, khususnya dari para Anggota Komisi IX," kata dia dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis, 14 Mei 2020.

    Besaran iuran JKN-KIS peserta mandiri untuk Januari, Februari, dan Maret 2020, mengikuti Perpres Nomor 75 Tahun 2019, yaitu Rp160 ribu untuk kelas I, Rp110 ribu untuk kelas II, Rp42 ribu untuk kelas III.

    Sementara untuk April, Mei, dan Juni 2020, besaran iurannya mengikuti Perpres Nomor 82 Tahun 2018, yaitu Rp80 ribu untuk kelas I, Rp51 ribu untuk kelas II, dan Rp25.500 untuk kelas III.

    "Per 1 Juli 2020, iuran JKN-KIS bagi peserta PBPU dan BP disesuaikan menjadi Rp150 ribu untuk kelas I, Rp100 ribu untuk kelas II, dan Rp42 ribu untuk kelas III," ungkapnya.

    Meski begitu, pemerintah menetapkan kebijakan khusus untuk peserta PBPU dan BP kelas III. Pada 2020, iuran peserta PBPU dan BP kelas III tetap dibayarkan sejumlah Rp25.500. Sisanya sebesar Rp16.500, diberikan bantuan iuran oleh pemerintah.

    "Kemudian, pada 2021 dan tahun berikutnya, peserta PBPU dan BP kelas III membayar iuran Rp35 ribu, sementara pemerintah tetap memberikan bantuan iuran sebesar Rp7 ribu," tambahnya.

    Iqbal juga mengatakan sebagai upaya mendukung tanggap covid-19, pada 2020 peserta JKN-KIS yang menunggak dapat mengaktifkan kepesertaannya kembali dengan hanya melunasi tunggakan iuran selama paling banyak enam bulan.

    "Sisa tunggakan, apabila masih ada, akan diberi kelonggaran pelunasan sampai dengan 2021, agar status kepesertaaannya tetap aktif. Untuk 2021 dan tahun selanjutnya, pengaktifan kepesertaan harus melunasi seluruh tunggakan sekaligus," pungkas dia.  
     



    (DEV)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id