Pengusaha Minta Insentif Pajak ke Pemerintah

    Husen Miftahudin - 19 Maret 2020 12:17 WIB
    Pengusaha Minta Insentif Pajak ke Pemerintah
    Ilustrasi - - Foto: Medcom
    Jakarta: Para pelaku usaha yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) meminta pemerintah memberikan stimulus fiskal berupa insentif pajak. Hal ini untuk menghalau dampak ekstrem virus korona atau covid-19 terhadap perekonomian dalam negeri.

    Ketua Umum Badan Pusat Pengurus (BPP) Hipmi Mardani H Maming mengakui pandemi korona telah merusak sendi-sendi pertumbuhan ekonomi secara mikro. Secara makro, pertumbuhan ekonomi domestik diperkirakan akan terkontraksi semakin dalam.

    "Untuk menjaga agar sektor riil tetap bergerak serta menjaga daya beli masyarakat demi mendorong kinerja ekonomi domestik, pemerintah harus mengeluarkan kembali stimulus ekonomi yaitu stimulus fiskal," ujar Mardani dalam keterangan tertulis, Kamis, 19 Maret 2020.

    Mardani meminta pemerintah memperhatikan isu-isu yang memerlukan kebijakan khusus. Isu-isu tersebut antara lain terkait dengan ketersediaan stok dan pasokan pangan yang akan memengaruhi stabilitas harga pangan.

    Selanjutnya isu terkait pembatasan perjalanan dan mobilitas pekerja yang mempengaruhi sektor pariwisata dan transportasi. Kemudian terkait dengan disrupsi produksi, distribusi, dan rantai pasok yang mempengaruhi kinerja sektor manufaktur dan turunannya.

    "Juga isu terkait kejatuhan harga minyak dunia akibat pelemahan permintaan dan perang harga minyak antara Arab Saudi dan Rusia," ungkapnya.

    Adapun Hipmi mendukung upaya pemerintah terkait stimulus fiskal yang telah digelontorkan dalam beberapa paket demi menangkal dampak ekonomi dari virus korona.

    Pertama, mengenai relaksasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang diberikan melalui melalui skema Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar 100 persen atas penghasilan dari pekerja dengan besaran sampai dengan Rp200 juta pada sektor industri pengolahan (termasuk Kemudahan Impor Tujuan Ekspor/KITE dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor-Industri Kecil dan Menengah/KITE IKM).

    "PPh DTP diberikan selama enam bulan, terhitung mulai April hingga September 2020. Nilai besaran yang ditanggung pemerintah sebesar Rp8,60 triliun. Diharapkan para pekerja di sektor industri pengolahan tersebut mendapatkan tambahan penghasilan untuk mempertahankan daya beli," ungkapnya.

    Kedua, Maming melanjutkan, yaitu mengenai relaksasi PPh Pasal 22 Impor. Relaksasi ini diberikan melalui skema pembebasan PPh Pasal 22 Impor kepada 19 sektor tertentu, Wajib Pajak KITE, dan Wajib Pajak KITE IKM.

    "Pembebasan PPh Pasal 22 Impor diberikan selama enam bulan terhitung mulai April hingga September 2020 dengan total perkiraan pembebasan sebesar Rp8,15 triliun. Kebijakan ini ditempuh sebagai upaya memberikan ruang cashflow bagi industri sebagai kompensasi switching cost atau biaya sehubungan perubahan negara asal impor," tuturnya.

    Ketiga, yaitu relaksasi PPh Pasal 25. Relaksasi diberikan melalui skema pengurangan PPh Pasal 25 sebesar 30 persen kepada 19 sektor tertentu, Wajib Pajak KITE, dan Wajib Pajak KITE-IKM selama enam bulan terhitung mulai April hingga September 2020 dengan total perkiraan pengurangan sebesar Rp4,2 triliun.

    "Sebagaimana halnya relaksasi PPh Pasal 22 Impor, melalui kebijakan ini diharapkan industri memperoleh ruang cashflow sebagai kompensasi switching cost atau biaya sehubungan perubahan negara asal impor dan negara tujuan ekspor. Selain itu, dengan upaya mengubah negara tujuan ekspor, diharapkan akan terjadi peningkatan ekspor," jelasnya.

    Keempat, relaksasi restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Relaksasi ini diberikan melalui percepatan restitusi PPN (pengembalian pendahuluan) bagi 19 sektor tertentu, WP KITE, dan WP KITE-IKM. Restitusi PPN dipercepat diberikan selama enam bulan, terhitung mulai April hingga September 2020 dengan total perkiraan besaran restitusi sebesar Rp1,97 triliun.

    "Tidak ada batasan nilai restitusi PPN khusus bagi para eksportir, sementara bagi para non-eksportir besaran nilai restitusi PPN ditetapkan paling banyak Rp5 miliar. Dengan adanya percepatan restitusi, Wajib Pajak dapat lebih optimal menjaga likuiditasnya," tutup Mardani.




    (Des)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id