comscore

4 Strategi Kemnaker Tingkatkan Kepatuhan Perusahaan Terhadap Standar Upah

Annisa ayu artanti - 01 Januari 2022 18:00 WIB
4 Strategi Kemnaker Tingkatkan Kepatuhan Perusahaan Terhadap Standar Upah
Ilustrasi. Foto: MI/Ramdani
Jakarta: Pemerintah akan terus meningkatkan kepatuhan perusahaan di 2022 seiring ditetapkannya standar upah minimum tahun ini.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengatakan pihaknya telah memiliki empat langkah untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan, penerapan upah minimum, serta struktur skala upah.
Langkah pertama, ia menyebutkan, Kementerian Ketenagakerjaan mendorong forum-forum dialog dengan perusahaan dalam rangka memastikan implementasi upah minimum serta struktur dan skala upah. Melalui dialog itu diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para pelaku usaha terhadap pentingnya penerapan upah minimum.

"Dengan mengadakan forum-forum dialog seperti ini dapat menciptakan sebuah budaya akan pentingnya terhadap struktur skala upah. Jadi mereka saling memahami, dan kalau seandainya jelas komunikasinya, kita akan mengurangi distorsi informasi," ujar Anwar dikutip dalam keterangan tertulis, Sabtu, 1 Januari 2022.

Kedua, pihaknya juga menyelenggarakan sosialisasi struktur skala upah kepada stakeholders secara daring dan luring untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya struktur dan skala upah.

"Sosialisasi ini diharapkan memunculkan kesadaran bagi perusahaan untuk menerapkannya," ujarnya.

Kemudian ketiga, Kementerian Ketenagakerjaan juga mengadakan bimbingan teknis penyusunan struktur dan skala upah bagi manajer HRD di perusahaan. Lalu terakhir, melalui pengawasan ketenagakerjaan untuk memastikan upah minimum diterapkan bagi pekerja dengan masa kurang dari satu tahun sekaligus memastikan disusun, diimplementasikan, dan disosialisasikannya struktur dan skala upah di perusahaan.

"Di Kemnaker ada mediator dan pengawas. Kita akan turunkan pengawas di bagian akhir saja, manakala ada potensi ketidakpatuhan terhadap aturan tentang ketenagakerjaan," imbuhnya.

Berdasarkan data Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) per 30 November 2021, total perusahaan yang terdaftar sebanyak 270.768 perusahaan dengan jumlah pekerja/buruh sebanyak 7.698.168 orang.

Dari 270.768 perusahaan yang terdaftar tersebut, yang telah memiliki struktur dan skala upah sebesar 19 persen atau sebanyak 51.862 perusahaan dengan jumlah pekerja/buruh sekira 78 persen atau sebanyak 6.022.217 orang.

Lalu, perusahaan yang belum memiliki struktur dan skala upah sekitar 12 persen atau 33.304 perusahaan dengan jumlah pekerja/buruh sekitar 18 persen atau sebanyak 1.404.753 orang. Sedangkan perusahaan yang tidak menginput sudah/belum memiliki struktur dan skala upah sebesar 69 persen atau sebanyak 185.602 perusahaan dengan jumlah pekerja/buruh sebesar 4 persen atau sebanyak 271.198 orang.
 

(DEV)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id