comscore

5 Produsen Migor Terbesar Dominasi Lahan Sawit RI, KPPU: Melebihi Ketentuan!

Annisa ayu artanti - 31 Mei 2022 13:10 WIB
5 Produsen Migor Terbesar Dominasi Lahan Sawit RI, KPPU: Melebihi Ketentuan!
Ilustrasi. FOTO: dok Ditjenbun Kementan
Jakarta: Penguasaan luasan lahan kelapa sawit dinilai menjadi salah satu penyebab masalah minyak goreng dalam negeri. Pasalnya, luasan lahan tersebut membuat ketimpangan yang terjadi dalam hal mengakses sumber daya alam.

Secara terang-terangan, Direktur Kebijakan Persaingan KPPU Marcellina Nuring menyebutkan, terdapat lima perusahaan besar produsen minyak goreng yang memiliki luasan tanah perkebunan kelapa sawit terluas. Kelimanya telah melebihi aturan luasan lahan perkebunan yang berlaku.
"Data yang kami peroleh lima perusahaan besar penghasil minyak goreng di Indonesia memiliki luasan sawit terbesar, dan sebenarnya melebihi ketentuan dari izin perkebunan kelapa sawit seperti yang diatur dalam Permentan 98 tahun 2013," ungkapnya, Selasa, 31 Mei 2022.

Ia menjelaskan luasan tanah menjadi esensial karena menjadi asal muasal ketimpangan perusahaan. Hal tersebut berpotensi membawa permasalahan hingga sektor hilir. "Jadi di sini ada permasalahan di pemilikan HGU, bahkan mengalir permasalahan itu juga di sisi produk minyak gorengnya," katanya.

Berdasarkan data 2019, ia menyampaikan, saat ini terjadi ketimpangan di antara pelaku usaha perkebunan kelapa sawit. Perkebunan swasta saat ini mendominasi total perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

"Perkebunan swasta memiliki atau menguasai 4247 hektare, jauh dibandingkan dengan perkebunan rakyat dan juga jauh dibandingkan dengan perkebunan negara," ucapnya.

Dengan data tersebut, KPPU melihat perlu ada pengaturan terkait pembatasan penguasaan lahan berupa HGU atau IUP dalam pelaku usaha. Sebab, tanpa pembatasan struktur untuk penguasaan pemilikan sumber daya alam termasuk tanah akan terjadi ketimpangan karena ada perbedaan akses atas sumber daya alam tersebut.

"Hal ini dari sisi persaingan usaha akan membawa permasalahan karena ada penguasaan lahan dan kemudian ada posisi kontak di sisi hilir produk. Oleh karena itu, perbatasan perlu diberikan baik kepada badan usaha, kelompok badan usaha dan badan hukum," pungkasnya.

(ABD)

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

 

 

 

Komentar

LOADING
Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

  1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
  2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
  3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
  4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

Anda Selesai.

Powered by Medcom.id