Multitafsir Pasal UMKM UU Cipta Kerja Perlu Diluruskan

    Suci Sedya Utami - 09 Oktober 2020 12:26 WIB
    Multitafsir Pasal UMKM UU Cipta Kerja Perlu Diluruskan
    Ilustrasi UMKM - - Foto: dok MI
    Jakarta: Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Siti Alifah Dina meminta kejelasan terkait pasal-pasal multitafsir yang berhubungan dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja.

    Dalam pasal 87 disebutkan biaya perizinan berusaha bagi usaha mikro akan dibebaskan, sedangkan untuk usaha kecil akan diringankan keringanan biaya. Namun, pasal 92 menyebutkan usaha mikro dan kecil yang mengajukan perizinan berusaha dapat diberikan insentif berupa pembebasan biaya atau keringanan biaya.

    Menurutnya penggunaan kata dapat atau dalam kaidah hukum disebut mogen (kebolehan) yang mengindikasikan tidak ada larangan dan kewajiban di dalamnya. Ini berbeda dengan pasal 87 yang mengindikasikan kondisi pasti pembebasan dan pengurangan biaya perizinan.

    "Adanya pasal multitafsir dapat membuat pengusaha menghindari proses memperoleh izin walaupun telah dipermudah dalam satu platform Online Single Submission (OSS)," katanya dikutip Medcom.id, Jumat, 9 Oktober 2020.

    Ia menambahkan hal tersebut didukung oleh data studi dari IFC (2016) mengenai alasan usaha kecil dan menengah tidak mendaftarkan usaha mereka. Pertama proses perizinan yang rumit serta biaya perizinan yang terlalu mahal.

    Selain itu, redefinisi UMKM juga harus diperjelas karena sebelumnya tidak ada di UU Nomor 20 Tahun 2008. Dengan begitu, pemerintah dapat menyusun program spesifik untuk pemberdayaan usaha ultra-mikro.

    Apalagi istilah ultra-mikro sudah banyak digunakan tanpa definisi yang jelas. Misalnya pemerintah menyalurkan Bantuan Sosial (Bansos) Produktif bagi pengusaha ultra-mikro. Umumnya, pelaku usaha ultra-mikro menjalankan usaha untuk bertahan hidup, bukan untuk mengakumulasi kapital.


    "Jika dicontohkan, tentunya secara umum, penjual bakso keliling memiliki tingkat kesejahteraan dan pendekatan terhadap bisnis yang berbeda dengan penjual batik online atau daring yang memiliki dua orang karyawan," tambah Dina.

    Meskipun versi final belum dirilis DPR RI, sebanyak 186 pasal di dalamnya mengatur tentang ketentuan investasi yang dipermudah, termasuk ketenagakerjaan, izin lingkungan, perpajakan, serta UMKM. Karena itu, pasal-pasal multitafsir tersebut perlu diluruskan.

    "Kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan UMKM menjadi salah satu fokus utama dalam UU ini dengan harapan 64,2 juta UMKM di Indonesia dapat mengembangkan usahanya dan memudahkan mereka yang ingin memulai usaha," pungkas dia.  


    (Des)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id