Kemensos Terus Perbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial

    Husen Miftahudin - 09 Oktober 2020 10:06 WIB
    Kemensos Terus Perbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
    Anggota Pokja Dewan Ketahanan Pangan Pusat Khudori. FOTO: Medcom.id
    Jakarta: Kementerian Sosial (Kemensos) secara konsisten terus memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sebab sebagai data acuan untuk menyalurkan bantuan sosial (bansos), data terpadu ini kerap salah sasaran karena menyalurkan bantuan kepada warga yang cukup secara finansial.

    "Kenapa ada orang yang sebetulnya kelihatan makmur tapi dapat bantuan, sementara orang miskin tidak dapat bantuan? Ini yang kita sebut dengan inclusive exclusive error, dan ini yang terus kita perbaiki," ujar Staf Ahli Bidang Teknologi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial Andi ZA Dulung, dalam webinar yang diselenggarakan di Jakarta, Kamis, 8 Oktober 2020.

    Terdapat prosedur untuk memperbaiki data tersebut, mulai dari RT, RW, lurah, camat, wali kota atau bupati, hingga gubernur. Selanjutnya, gubernur mengusulkan kepada Kemensos untuk melakukan perubahan data warga yang dianggap layak atau tidak mendapatkan bantuan sosial.

    Meski demikian, Andi menegaskan, tingkat kesalahan DTKS tidak terlalu tinggi. "Terlepas dari error tadi, kami yakin (kesalahan pendataan) itu tidak besar," jelas Andi.

    Berdasarkan data DTKS, terdapat 92,3 juta orang atau 29 juta keluarga yang terdaftar dalam penerima bantuan sosial. Bantuan sosial khusus dampak covid-19 yang disalurkan Kemensos mencakup Program Sembako Jabodetabek untuk 19 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) serta Bansos Tunai KPM non Jabodetabek untuk sembilan juta KPM.

    Pengamat pertanian Khudori tak menyangkal adanya kesalahan data dalam penyaluran bantuan sosial. Secara rinci, Anggota Pokja Dewan Ketahanan Pangan ini membeberkan enam permasalahan dalam penyaluran program bantuan sosial (bansos) di tengah pandemi covid-19.

    Pertama, sosialisasi program belum efektif. Menurutnya, pemerintah gencar melakukan sosialisasi program bantuan sosial melalui telekonferensi, media daring, hingga edaran. Namun, hal tersebut tak efektif karena banyak penerima manfaat yang tak tahu nilai bantuan dan berapa lama program.

    "Karena informasi via whatsapp terbatas dan tidak semua keluarga penerima manfaat punya ponsel serta paket data," urainya.

    Kedua, verifikasi penerima bantuan yang dilakukan Kemensos tak lazim. KPM Program Keluarga Harapan dan Program Sembako perluasan ditetapkan berdasarkan DTKS yang diberikan ke Dinas Sosial dan Pelaksana Program di daerah serta bank penyalur dan aplikasi e-PKH.

    Padahal, biasanya verifikasi dan validasi dilakukan sebelum penentuan KPM. Sebelum penentuan KPM akan ada proses data cleansing, pembukaan rekening kolektif di bank penyalur, dan pencetakan Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS).

    "Karena waktu terbatas dan pandemi, verifikasi dan validasi KPM perluasan digelar setelah semua kegiatan di atas selesai. Verifikasi dan validasi terutama untuk melihat kesesuaian data dengan dokumen kependudukan KPM," papar Khudori.

    Ketiga, target KPM Perluasan belum tepat. Terdapat keluarga miskin dan rentan tidak tercakup dalam penerima bantuan. Menurutnya, data KPM Program Keluarga Harapan dan Program Sembako belum terintegrasi dan menyebabkan KPM tidak menerima bantuan sosial.

    Keempat, penerima program belum valid dan penyaluran bantuan KPM perluasan lambat. Dia bilang, KPM perluasan tak tepat adalah indikasi DTKS tidak valid atau tak dimutakhirkan. Padahal dalam aturannya, daerah harus memutakhirkan DTKS tiap tiga bulan sekali, tetapi banyak daerah yang tidak patuh.

    Kelima, penyesuaian bantuan PKH belum sepenuhnya memberi manfaat. Kenaikan 25 persen bantuan PKH belum adil, terutama bagi yang nilai bantuan kecil. Penyesuaian frekuensi pencairan PKH dari tiga bulanan menjadi satu bulanan juga kurang memberi manfaat bagi KPM.

    Keenam, penyaluran bantuan program sembako tidak sesuai ketentuan. Aturannya, KPM punya keleluasaan memilih jenis dan jumlah bahan pangan, waktu pengambilan, dan memilih e-Warong. Namun kenyataannya, KPM mengambil bantuan berbentuk paket yang ditentukan pelaksana program di e-Warong tertentu dan sekali ambil dengan alasan memudahkan pelaksana memonitor dan menjamin ketersediaan barang secara serentak.

    "KPM umumnya terima saja karena senang dapat bantuan, takut bantuan dicabut, dan tak tahu ketentuan. Dampaknya justru bantuan paket tersebut tidak selalu sesuai kebutuhan dan selera, nilai bantuan tak sesuai, serta e-Warong yang tak leluasa pilih pemasok," pungkas Khudori.

    (ABD)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id