Menkominfo: Bangun Pusat Data Nasional, Negara Bisa Hemat Rp20 Triliun/Tahun

    Husen Miftahudin - 05 April 2021 17:58 WIB
    Menkominfo: Bangun Pusat Data Nasional, Negara Bisa Hemat Rp20 Triliun/Tahun
    Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. Foto: MI/Rommy Pujianto



    Jakarta: Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny Gerard Plate menginginkan pembangunan pusat data nasional sebagai perbaikan menyeluruh atas tata kelola data nasional. Selain bisa memenuhi standar global, pusat data nasional juga mampu menghemat anggaran negara sebanyak Rp20 triliun per tahunnya.

    "Kami harapkan dengan pembangunan pusat data nasional nanti, ada efisiensi fiskal yang sangat signifikan. Saya memperkirakan tidak kurang dari Rp20 triliun per tahun," ucap Johnny dalam pembukaan Festival Ekonomi dan Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2021 secara virtual, Senin, 5 April 2021.






    Johnny menjelaskan, pusat data nasional yang diinginkannya memiliki spesifikasi tier 4 dengan kapasitas 43 ribu core dan 72 petabytes. Kehadiran pusat data nasional ini akan menggantikan 2.700 pusat data nasional yang saat ini dipakai secara nasional.

    "Juga 24.700 aplikasi-aplikasi yang tidak efisien dan tidak bisa atau belum memenuhi standar global, karena hanya tiga persen di antaranya saja yang memenuhi standar global," urai dia.

    Ia melanjutkan, optimalisasi pembangunan infrastruktur membutuhkan dukungan tata kelola regulasi yang kuat. Undang-Undang Cipta Kerja, peraturan-peraturan pemerintah, rancangan peraturan Menkominfo beserta turunannya akan membantu usaha bersama pemerintah dalam menggenjot upaya digitalisasi.

    Menurutnya, UU Cipta Kerja menyediakan platform aturan untuk melakukan sharing infrastructure passive dan sharing infrastructure active, mendorong tata kelola frekuensi yang lebih maksimal termasuk dalam hal pengaturan penerimaan sumber daya spektrum frekuensi yang lebih optimal dan maksimal, memberikan amanat penyelesaian digitalisasi pertelevisian nasional (digital broadcasting), serta memastikan fasilitasi investasi yang lebih baik.

    "Aturan-aturan ini diharapkan dapat mendorong pembangunan infrastruktur digital yang tidak hanya lebih cepat, namun juga lebih berkelanjutan untuk mengurangi ketimpangan digital yang ada, meningkatkan internet linked ratio, dan memperkecil disparitas digital nasional kita," ucap Johnny.

    Johnny kembali menekankan bahwa transformasi digital Indonesia merupakan transformasi berdasar pada kolaborasi antar kementerian dan lembaga. Pemerintah dan operator telekomunikasi nasional senantiasa memperkuat pemerataan pembangunan infrastruktur di sisi hulu.

    "Namun di sisi lain kami tentu berharap agar pelaku-pelaku dalam ekosistem digital Indonesia dapat terus memberikan kontribusi nyata melalui penguatan dan integrasi daya digital di hilir melalui pengembangan platform ekonomi digital seperti fintech, e-education, perluasan startup digital, dan sistem pembayaran seperti inisiatif Bank Indonesia melalui QRIS yang dari waktu ke waktu harus kita perkuat terus," pungkas Johnny.

    (DEV)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id