Demi Kepastian Investasi, Revisi UU Migas Harus Segera Tuntas

    Antara - 03 Mei 2021 09:02 WIB
    Demi Kepastian Investasi, Revisi UU Migas Harus Segera Tuntas
    Ilustrasi. FOTO: AFP



    Jakarta: Sejumlah akademisi, praktisi, dan pengamat energi menyatakan revisi undang-undang migas harus segera dituntaskan untuk kepastian investasi hulu migas di Indonesia. Kepastian investasi sangat diperlukan investor yang harapannya bisa berdampak positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi Indonesia.

    Hal itu terkemuka pada Forum Group Discusion di kampus Universitas Airlangga, Surabaya, yang menghadirkan Pengamat Migas yang juga mantan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswoutomo, Sekjen PP ISNU M Kholid Syeirazi, Dekan Fakultas Hukum Unair Iman Prihandono, dan Pengamat Energi Indria Wahyuni.






    Sekjen PP Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kholid Syeirazi mengatakan UU Migas yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai sebuah kebobolan undang-undang dalam pengelolaan kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak.

    "Revisi Migas harus segera dilakukan dengan tetap mengacu pada keputusan MK tahun 2012, yaitu harus dikelola oleh Badan Usaha Khusus Milik Negara,” ungkapnya, dilansir dari Antara, Senin, 3 Mei 2021.

    Agar revisi UU Migas dapat dituntaskan, Kholid Syerazi mengusulkan agar inisiasi revisi UU Migas diambil alih oleh pemerintah. Kholid juga mengusulkan agar SKK Migas diubah bentuknya dan ditetapkan sebagai BUMN.

    "Namun ada tantangan jika SKK Migas menjadi BUMN yang mengelola hulu migas yaitu bagaimana modalnya? Karena ini juga nantinya konsep participating interest (PI) 10 persen akan dilakukan oleh BUMNK ini," ujar Kholid dengan FGD dibuka oleh Rektor UNAIR Mohammad Nasih.

    Selain itu UU Ciptaker subsektor migas belum menunjukkan upaya memberikan kepastian. Kholid mengusulkan bahwa mengurus migas tidak cukup modal semangat nasionalisme saja, harus ada tiga kombinasi yaitu peran negara yang kuat, iklim investasi yang investor friendly, dan keterlibatan masyarakat.

    Sementara itu pengamat energi Indria Wahyuni menyoroti belum adanya lembaga permanen yang mengelola hulu migas pasca-putusan MK mengakibatkan tidak adanya kepastian usaha bagi investor.

    "Selama sembilan tahun berjalannya lembaga sementara maka masih berkutat pada conflict of norms, padahal ada komisi pengawas yang didalamnya terdapat menteri sampai Kapolri, namun ini tidak menyelesaikan masalah," pungkasnya.

    (ABD)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id