Topang Industri, Kemenperin Ikut Benahi Ekosistem Logistik Nasional

    Husen Miftahudin - 31 Maret 2021 20:42 WIB
    Topang Industri, Kemenperin Ikut Benahi Ekosistem Logistik Nasional
    Gedung Kementerian Perindustrian - - Foto: dok Setkab



    Jakarta: Pemerintah bertekad untuk melaksanakan penataan ekosistem logistik nasional, termasuk dalam upaya mendukung kelancaran aktivitas sektor industri. Langkah ini guna mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif sehingga dapat memacu perekonomian nasional.

    Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Muhammad Khayam mengatakan dukungan pelaksanaan penataan ekosistem logistik nasional dilakukan dengan menyederhanakan proses bisnis serta mengintegrasikan sistem pengajuan persyaratan perizinan ekspor dan impor di Kemenperin dengan Ekosistem Logistik Nasional melalui Indonesia National Single Window (INSW).






    Ada tiga hal utama dalam melaksanakan tugas penataan ekosistem logistik nasional. Di antaranya kolaborasi layanan pemerintah dengan platform logistik swasta, regulasi yang efisien dan standar layanan yang prima, serta strategi penataan yang tepat.

    "Untuk mendukung efektivitas kolaborasi tersebut, kementerian dan lembaga pemerintah harus menerbitkan regulasi yang efisien pula. Sistem elektronik dan regulasi yang efisien adalah dua hal yang saling membutuhkan," ujar Khayam dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 31 Maret 2021.

    Khayam optimistis penataan ekosistem logistik nasional dapat mendukung kinerja industri yang diharapkan juga mampu mendorong upaya pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi covid-19. "Sebab, industri merupakan sektor yang konsisten memberikan kontribusi terbesar pada PDB nasional, seperti pada capaian tahun lalu sebesar 19,88 persen," ungkap dia.

    Namun demikian, guna menggenjot perekonomian, perlu didukung dengan kebijakan semua sektor agar Cost of Goods Sold (CoGS) atau Harga Pokok Penjualan (HPP) hasil produk dapat berdaya saing terhadap produk-produk impor.

    Adapun beberapa faktor dominan terhadap kinerja industri nasional adalah harga gas yang berhasil ditekan mencapai USD6 per MMBTU. "Hal serupa tentu kita inginkan agar ongkos angkut dalam negeri kelak dapat jauh lebih murah daripada ongkos angkut luar negeri," harap Khayam.

    Khayam menambahkan, salah satu kebijakan yang akan berdampak pada industri adalah pelaksanaan kebijakan Zero Over Dimension Over Load (Zero ODOL). Zero ODOL ini merupakan kebijakan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang bertujuan untuk penegakan kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan.


    "Kebijakan rencananya akan diberlakukan secara penuh pada 2021. Ketidakpatuhan pada peraturan berupa overload dan over dimensi dapat menimbulkan permasalahan, antara lain kerugian negara akibat kerusakan jalan, peningkatan kecelakaan angkutan barang, kecepatan kendaraan tidak maksimal, dan kinerja transportasi barang (logistik) yang buruk," sebutnya.

    Kemenperin sebagai pembina industri akan terus berupaya untuk menjaga iklim usaha yang kondusif sambil tetap menjaga kepentingan umum lainnya seperti isu lingkungan dan penggunaan infrastruktur bersama, misalnya jalan dan jembatan. "Namun, kami dan para pelaku industri meminta dilakukan telaahan lebih lanjut terhadap aturan tersebut," ujarnya.

    Menurut Khayam, ada tiga hal penting yang menjadi catatan dan perlu diselesaikan terlebih dahulu sebelum kebijakan Zero ODOL diberlakukan secara penuh pada 1 Januari 2023, yaitu penyesuaian KEUR/KIR yang ada terhadap desain kendaraan dan kelas jalan, kebijakan penerapan multi axle, dan peningkatan kualitas daya dukung jalan sesuai kelas jalan.


    "Yang juga perlu diperhatikan, adanya pandemi covid-19 mempengaruhi persiapan industri dalam rangka pelaksanaan Kebijakan Zero ODOL. Sebagian besar industri mengalami penurunan utilisasi yang cukup banyak dan pemulihannya memerlukan waktu yang tidak sebentar," paparnya.

    Pada prinsipnya, Kemenperin dan pelaku industri mendukung pemberlakukan kebijakan Zero ODOL. "Karena kebijakan Zero ODOL berkaitan dengan banyak aspek, peraturan perundangan dan stakeholder sehingga dalam implementasinya memerlukan kajian yang komprehensif," tutup Khayam.

    (Des)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id