Penyediaan Minyak Goreng Murah Bakal Segera Terlaksana

Jakarta: Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Musdhalifah Machmud menuturkan, penyediaan minyak goreng murah akan terlaksana dalam waktu dekat. Pasalnya, saat ini pemerintah tengah menyiapkan urusan administratif mengenai program tersebut.

"Saat ini sedang disiapkan (dari sisi) administratifnya, diharapkan (selesai dan diimplementasikan) segera," tuturnya kepada Media Indonesia, Jumat, 7 Januari 2022.

 

Penyediaan minyak goreng terjangkau merupakan respons pemerintah atas melonjaknya harga komoditas tersebut. Rencananya, pengambil kebijakan akan melibatkan lebih dari 70 produsen dan 225 packer minyak goreng di Tanah Air.

Sedangkan penyediaan minyak goreng terjangkau itu akan dilaksanakan selama enam bulan dan akan dievaluasi pada Mei 2022. Bila dirasa perlu, pemerintah juga akan memperpanjang periode pelaksanaan penyediaan minyak goreng terjangkau tersebut.

Sediakan minyak goreng capai 1,2 miliar liter

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, jumlah minyak goreng yang akan disediakan pemerintah mencapai 1,2 miliar liter. Nantinya, harga minyak goreng di tingkat konsumen akan sebesar Rp14 ribu per liter.

Dana yang dibutuhkan untuk menutupi selisih harga minyak goreng tersebut beserta dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mencapai Rp3,6 triliun. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) diminta untuk memenuhi dana tersebut.

"Komite pengarah memutuskan agar BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) menyediakan dan melakukan pembayaran Rp3,6 triliun dan dapat menunjuk surveyor menyetujui perubahan postur anggaran BPDPKS," jelas Airlangga.

Adapun penugasan penyediaan minyak goreng tersebut disematkan kepada Menteri Perdagangan. Nantinya, mendag juga akan menyiapkan regulasi mengenai harga eceran tertinggi atas minyak goreng. Sedangkan Menteri Keuangan diminta untuk menyiapkan tata cara pemungutan dan setoran PPN atas selisih harga.

"Itu akan mengadopsi peraturan Dirjen Pajak dan lembaga lain termasuk dengan Kemenperin terkait dengan SNI," pungkas Airlangga.

(AHL)