Pemerintah Diminta Jalankan Simplifikasi Cukai

    Husen Miftahudin - 05 Juli 2020 13:08 WIB
    Pemerintah Diminta Jalankan Simplifikasi Cukai
    Ilustrasi industri rokok. FOTO: Medcom.id/Suci Sedya Utami
    Jakarta: Penyederhanaan struktur cukai rokok menuai polemik lantaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 memproyeksikan penyederhanaan struktur cukai rokok sebagai salah satu program strategis.

    Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia (LDUI) pun mengusulkan kepada pemerintah untuk melakukan simplifikasi struktur cukai rokok.

    "Struktur cukai yang sistemnya berjenjang dan memiliki banyak layer membuka celah pelanggaran kebijakan cukai. Kita sudah usulkan pada pemerintah sejak 2017 untuk melakukan usaha simplifikasi cukai agar dilakukan penyederhanaan secara bertahap," kata Manajer Informasi Kependudukan LDUI Nur Hadi Wiyono dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Minggu, 5 Juli 2020.

    Simplifikasi atau penyederhanaan struktur cukai secara bertahap sebelumnya tercantum Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 146 Tahun 2017 tentang tarif cukai hasil tembakau yang mencanangkan simplifikasi struktur cukai rokok dari 12 layer di 2017 menjadi 5 layer di 2021.

    Dalam beleid ini dijelaskan bahwa penyederhanaan dilakukan dalam rangka optimalisasi penerimaan cukai hasil tembakau, meningkatkan kepatuhan pengusaha pabrik, serta penyederhanaan sistem administrasi di bidang cukai. Namun baru setahun berjalan, kebijakan simplifikasi ini justru dibatalkan melalui terbitnya PMK Nomor 156 Tahun 2018 yang tidak lagi memasukkan penyederhanaan layer dalam ketetapan tarif cukai.

    Pembatalan simplifikasi yang terjadi pada rencana yang tertera di PMK 146/2017 dikhawatirkan kembali terjadi pada rencana simplifikasi cukai yang dicanangkan pada RPJMN 2020-2024. Dalam rencana RPJMN tersebut, struktur cukai yang saat ini berjumlah 10 layer akan disederhanakan bertahap menjadi 3-5 layer pada 2024.

    Tak lama berselang setelah rencana simplifikasi struktur cukai pada RPJMN dipaparkan, suara penolakan terhadap rencana ini kembali riuh didengungkan industri rokok. Ketua Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) Henry Najoan mengaku keberatan apabila simplifikasi diberlakukan.

    "GAPPRI berharap pemerintah tidak akan menerbitkan kebijakan-kebijakan yang justru menghambat recovery industry seperti kenaikan cukai, simplifikasi struktur cukai, dan revisi PP 109/2012," harapnya.

    Menanggapi kuatnya tentangan industri rokok dalam kebijakan simplifikasi cukai rokok, Direktur SDM Universitas Indonesia (UI) Abdillah Ahsan menyatakan dugaannya bahwa simplifikasi cukai masih belum bisa tercapai karena industri rokok masih terus mengintervensi kebijakan pemerintah. "Pemerintah harus kuat dalam mewujudkan impian masyarakat tentang kesehatan," tegasnya.

    Abdillah Ahsan menjelaskan, simplifikasi cukai dengan target pengendalian tembakau demi kesehatan masyarakat yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 diharapkan lebih mudah tercapai.

    "Dengan pencantuman simplifikasi cukai dalam RPJMN, kami berharap pemerintah mewujudkannya agar rentang harga rokok makin sempit sehingga konsumen tidak bisa beralih ke rokok murah. Dengan skenario ini, harapan pemerintah untuk menurunkan tingkat konsumsi rokok di Indonesia dapat terjadi," tutur Abdilah.

    Dukungan terhadap simplifikasi cukai juga digaungkan Bank Dunia. Dalam kajian Belanja Negara Indonesia berjudul 'Spending for Better Result' merekomendasikan agar pemerintah kembali menjalankan penyederhanaan struktur cukai hasil tembakau yang sempat terhenti.

    Menurut Bank Dunia, reformasi di bidang cukai hasil tembakau akan mampu memberikan kontribusi terhadap ruang fiskal hingga 0,7 persen dari produk domestik bruto (PDB). Angka ini lebih besar dibandingkan jika pemerintah melakukan penghapusan subsidi energi dan penghapusan pembebasan pajak pertambahan nilai yang masing-masing hanya berkontribusi 0,4 persen dan 0,2 persen dari PDB.

    "Saat ini yang sebenarnya diperlukan untuk memastikan pemberlakuan rencana simplifikasi dan tujuan pengendalian tembakau dalam RPJMN dapat tercapai ialah komitmen pemerintah yang kuat terhadap kesehatan masyarakat sehingga dapat menepis intervensi industri rokok," tutup Abdilah.

    (DEV)


    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id