Pajak Sembako Berpotensi Mematikan UMKM

    Juven Martua Sitompul - 14 Juni 2021 19:59 WIB
    Pajak Sembako Berpotensi Mematikan UMKM
    Ilustrasi Medcom.id.



    Jakarta: Wacana pemerintah menaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap sembako dan pendidikan menjadi 12 persen menuai penolakan. Kebijakan ini berpotensi mematikan sektor usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM).

    Wacana ini dianggap dapat memporakporandakan upaya pemulihan ekonomi nasional yang dilakukan pemerintah. Sektor UMKM yang paling menjerit imbas kebijakan ini.

     



    Forum Komunikasi Pengusaha dan Pedagang Pangan (FKP3) tegas menolak rencana kenaikan PPN sembako. Ketua FKP3 Aminullah mengungkapkan penambahan PPN diprediksi menurunkan daya beli masyarakat.  

    Dia mengatakan pedagang sudah sulit menjual barang-barangnya imbas pandemi. Ditambah penaikan PPN 12 persen, bakal banyak pedagang gulung tikar.

    "Apa tidak ada sumber pendanaan lain yang bisa digali pemerintah untuk menutupi krisis anggaran negara," kata Aminullah kepada wartawan, Jakarta, Senin, 14 Juni 2021.

    Hal senada dikatakan Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta. Dia mengatakan pengenaan PPN sembako mengancam ketahanan pangan, terutama masyarakat berpendapatan rendah. Pasalnya, sepertiga masyarakat Indonesia tidak mampu membeli makanan yang bernutrisi karena harga pangan mahal.

    "Menambah PPN akan menaikkan harga dan memperparah situasi, apalagi di tengah pandemi ketika pendapatan masyarakat berkurang," tegas Felippa.

    Baca: NasDem Tegas Menolak Kenaikan Pajak Sembako dan Sekolah

    Sejauh ini, kata dia, pangan berkontribusi besar pada pengeluaran rumah tangga. Bagi masyarakat berpendapatan rendah, belanja kebutuhan pangan mencapai sekitar 56 persen dari pengeluaran rumah tangga mereka.

    "Pengenaan PPN pada sembako tentu saja akan lebih memberatkan bagi golongan tersebut, terlebih lagi karena PPN yang ditarik atas transaksi jual-beli barang dan jasa yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP), pada akhirnya akan dibebankan pengusaha kepada konsumen," kata dia.

    Dia menyarankan sebaiknya pemerintah fokus membasmi mafia impor pangan. Dia menilai masih banyak dana gelap dari permainan rente ekonomi seperti kuota impor yang bisa menjadi pemasukan negara hingga triliunan rupiah.

    Dia melihat terjadi banyak diskresi dalam proses penetapan kuota impor dan tidak transparan. Penetapan kuota impor sangat tergantung pada diskresi pihak-pihak yang menerbitkan izin.

    "Maka dari itu kami menyarankan beralih ke sistem impor yg lebih otomatis dan transparan. CIPS merekomendasikan penggunaan sistem lisensi impor otomatis dimana permintaan dan penerbitan izin impor dilakukan secara otomatis," katanya.

    Selanjutnya, salah satu usulan untuk menambah anggaran negara adalah penetapan tarif impor pangan. Menurut Felippa, sistem tarif memiliki dampak positif

    "Sistem tarif untuk menggantikan sistem rekomendasi dan kuota impor memiliki dampak positif, karena lebih dapat diprediksi dan dihitung bagi pelaku usaha. Sistem tarif juga mengurangi celah rente," kata dia.

    (JMS)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Komentar

    LOADING
    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id