Pembangkit Nuklir Dinilai Tak Perlu Masuk RUU EBT

    Suci Sedya Utami - 15 Februari 2021 18:14 WIB
    Pembangkit Nuklir Dinilai Tak Perlu Masuk RUU EBT
    Ilustrasi PLTN. Foto: AFP
    Jakarta: DPR dan Pemerintah diminta untuk mengkaji ulang upaya memasukkan nuklir sebagai energi baru dalam draf Rancangan Undang-Undang Energi Baru Terbarukan (EBT).

    Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa meminta agar nuklir atau Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) tidak dimasukkan dalam RUU EBT.

    Menurutnya dengan memasukkan nuklir ke dalam draf akan mengacaukan tujuan utama dari UU tersebut yang diharapkan bisa mendorong pengembangan energi terbarukan secara masif dan bisa menarik investasi besar-besaran.

    "DPR dan pemerintah harus melihat konteks RUU ini dalam skala yang lebih luas. Kalau menurut saya, ada kesenjangan definisi energi baru dan energi terbarukan. Kalau saya melihat kata-kata (energi) baru di-drop saja," kata Fabby dalam webinar bertajuk Mencari Format RUU EBT yang Ideal, Senin, 15 Februari 2021.

    Menurut Fabby, harus dipikirkan kembali apakah PLTN menjadi solusi penyediaan energi jangka panjang. Ia mengatakan meskipun diklaim terdapat teknologi generasi keempat dalam pembangunan PLTN dalam skala kecil dan menengah atau Small Medium Reaktor (SMR) yang diklaim lebih murah, namun teknologi tersebut masih merupakan hipotesa atau belum terbukti (proven).

    Apalagi, dalam RUU tersebut menyatakan bahwa penyediaan energi baru diutamakan di daerah yang belum berkembang, di daerah terpencil, dan daerah pedesaan. Fabby memandang PLTN tidak efektif apabila dibangun di daerah tersebut dan juga tidak ekonomis.

    "Kalau kita lihat daerah 3T seperti di Sumba yang kebutuhan listriknya mungkin 2-3-5-10 gigawatt (GW), beban puncaknya kemudian mau dipasang PLTN di situ, secara keekonomian tidak (masuk)," ujar Fabby.

    Senada, Ketua Umum Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI) Surya Darma juga menyampaikan hal yang sama yakni meminta agar nuklir dikeluarkan dari RUU EBT. Lagipula, nuklir telah memiliki UU tersendiri yakni UU Nomor 10 Tahun 1997.

    "Nuklir dikeluarkan, tetapi tidak mengurangi semangat bahwa silakan proses nuklir, (tetapi) diatur dalam UU berbeda," ujar Surya.

    Surya mengatakan nuklir membutuhkan teknologi yang tinggi dan juga mengedepankan aspek keamanan yang tinggi. Lagi pula pengusahaan nuklir harus dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) khusus.

    Dalam kesempatan yang sama, Kepala Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak menambahkan, nuklir harus menjadi pilihan terakhir dalam pemanfaatan dan transisi energi ke yang lebih bersih. Lagi pula, Indonesia penuh dengan kerentanan, salah satunya terkait bencana geologis yang membuat risiko operasional PLTN sangat tinggi.

    "Enggak perlu ada ruang untuk nuklir di RUU ini, nuklir beriko," jelas Leonard.
     

    (DEV)

    Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?

    Cara untuk mendapatkan Berita terbaru dari kami.

    Ikuti langkah berikut ini untuk mendapatkan notifikasi

    1. Akses Pengaturan/Setting Browser Anda
    2. Akses Notifications pada Pengaturan/Setting Browser Anda
    3. Cari https://m.medcom.id pada List Sites Notifications
    4. Klik Allow pada List Notifications tersebut

    Anda Selesai.

    Powered by Medcom.id